Biaya Produksi Ayam Pedaging 5.000 Ekor Rp 87,7 Juta

Denpasar (Antara Bali) - Biaya produksi usaha pengembangan ayam ras pedaging di Bali setiap 5.000 ekor mencapai Rp87,7 juta tahunnya, dengan pengeluaran terbesar untuk pakan ternak 67,20 persen.

"Sedangkan upah pekerja sebesar 3,60 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Panasunan Siregar di Denpasar, Sabtu.

Ia mengatakan, data tersebut diperoleh dari hasil sensus pertanian tahun 2013 yang dilakukan secara rinci terhadap sektor peternakan, pertanian, perikanan dan kehutanan.

Usaha ayam ras pedaging itu sebagian besar untuk biaya pakan yang mencapai Rp58,9 juta per 5.000 ekor per tahun atau 67,20 persen.

Biaya pembelian bibit (DOC) sebesar Rp21,3 juta/5.000 ekor, upah pekerja Rp3,2 juta/5.000 ekor (3,60 persen).

Panasunan Siregar menambahkan, demikian pula biaya untuk pemeliharaan kesehatan sebesar Rp1,6 juta (1,86 persen) dan biaya lain-lain Rp1.9 juta (2.15 persen).

Sedangkan sisa biaya yang lainnya untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik dan air. Pengembangan ternak ayam pedaging cukup menjanjikan karena memberikan keuntungan yang lumayan.

Panasunan Siregar menjelaskan, nilai jual dari 5.000 ekor ayam pedaging tersebut mencapai Rp153 juta, sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp65.3 juta.

Harga daging ayam di pasar Badung, jantung Kota Denpasar belakangan ini naik dari Rp 25.000 menjadi Rp 27.500/kg, ampela hati ayam sebelumnya Rp 15.000 kini Rp 20.000/kg mengalami kenaikan Rp 5000/kg, sedangkan untuk ususnya sebelumnya Rp 10.000 kini mencapai Rp 12.000.kg.

Sementara untuk daging ayam kampung dibandrol dengan harga Rp 43.500 per kilogram sebelumnya masih Rp 43.000 mengalami kenaikan sebesar Rp 500/kg.

Panasunan Siregar menambahkan, pelaksanaan sensus pertanian itu untuk memperoleh data yang akurat dan terkini sebagai pijakan perencanaan dan formulasi kebijakan.

Data tersebut sangat penting dalam mendukung mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan membangun kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan merupakan agenda besar di sektor pertanian yang harus diwujudkan pemerintah, di antaranya komoditas pangan yang dicakup dalam agenda besar tersebut, ujar Panasunan Siregar. (WDY)