"Pernytaan sikap tersebut kami lakukan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional," kata Bryan Anderson selaku koordinator aksi.
Dalam aksi yang dimulai pada pukul 16.15 Wita tersebut, 30 mahasiswa itu juga menyatakan sikap penolakan terhadap Undang - Undang Pendidikan Tinggi, sistem uang kuliah tunggal, penyelenggaraan ujian nasional, dan wujudkan pemerataaan pendidikan serta menuntut 20 persen APBN di luar gaji guru untuk bidang pendidikan.
Terkait dengan liberalisasi pendidikan, Bryan Anderson menilai wacana reformasi pendidikan datang dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan telah menjadi agenda bersama Bank Dunia.
"Kami takutkan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bernegara akan menjadi alat penghasil keuntungan bagi pihak-pihak tertentu," ujarnya.
Untuk penolakan sistem uang kuliah tunggal, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unud tersebut berpandangan bahwa dalam penerapannya hanya 20 persen mahasiswa miskin yang bisa kuliah di perguruan tinggi tertentu.
"Lantas di mana peran serta pemerintah dalam hal tersebut? Sistem tersebut malah akan memicu terjadinya perbedaan kelas di dalam dunia kampus antara yang kaya dan miskin," katanya.
Mengkritisi ujian nasional, dalam orasinya dia menganggap ironis ketika sebuah ujian yang dilakukan dalam waktu tiga hari menjadi penentu dari tiga tahun menuntut ilmu di sekolah menengah atas.
"Terlebih lagi dengan adanya kebocoran soal, dan beredarnya kunci jawaban bagi peserta UN," ujarnya.
Antusiasme mahasiswa yang mengikuti kegiatan seperti itu khususnya di Bali, Bryan Anderson melihatnya masih minim. "Saya tidak mengerti, di sini beda dengan Jakarta dan Surabaya," ujar mahasiswa asal Surabaya itu. (WDY)
Pewarta: Oleh Wira Suryantala: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
