Denpasar (ANTARA) - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menerima aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi se-Kota Denpasar dalam acara bertajuk Dengar Mahasiswa di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Jumat.
Berdasarkan data peserta, sebanyak 22 BEM Perguruan Tinggi turut diundang dan hadir dalam pertemuan tersebut.
Dimana, seluruh peserta diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan pendapat, kritik hingga saran untuk kemajuan Kota Denpasar.
Berbagai isu terkini turut menjadi bahan diskusi hangat dan mendalam. Yakni penanganan sampah, tata ruang perkotaan, banjir, kekerasan seksual hingga transparansi program pemerintah. Tak jarang, silih berganti mahasiswa menyampaikan kritik dan saran untuk berdiskusi langsung dengan Walikota dan Wakil Wali Kota Denpasar.
Dalam kesempatan tersebut, BEM Universitas Udayana turut menyerahkan hasil penelitian sekaligus rekomendasi kepada Pemerintah Kota Denpasar.
Presiden BEM Universitas Mahasaraswati Gede Erawan Kusuma Putra Widana dalam kesempatan tersebut menegaskan persoalan sampah di lingkungan perkotaan memang menjadi isu yang mendesak. Namun, ia menilai perhatian tidak boleh hanya terfokus pada sampah semata, melainkan juga harus mencakup pembenahan tata kelola ruang yang hingga kini masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh.
“Bukan hanya sampah, banyak isu perkotaan yang menjadi atensi, termasuk banjir, pelecehan seksual hingga tata ruang yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia juga menyoroti selain isu lingkungan, masih terdapat berbagai persoalan lain yang tak kalah penting untuk segera ditangani, seperti keterbukaan informasi publik.
"Transparansi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang baik, sehingga berbagai kebijakan yang diambil dapat diawasi dan dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat," ujarnya.
Hal senada disampaikan, Presiden BEM Univerditas Udayana I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa (Gung Pram) menyoroti terkait penanganan sampah yang menjadi publik isu saat ini.
Pihaknya mendorong reformasi kebijakan pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan melalui pendekatan sistemik dan transparan.
Ia menekankan pentingnya sistem informasi yang terbuka agar seluruh masyarakat dapat memantau alur pengolahan sampah secara real time.
Selain itu, BEM juga menginisiasi transformasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) menjadi TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan menggandeng komunitas pecinta lingkungan guna memperkuat partisipasi publik dan edukasi berkelanjutan.
Menurut Gung Pram, upaya ini juga akan diperkuat dengan pengembangan kanal pelaporan dan pengaduan yang responsif, serta pelaksanaan audit terbuka terkait penanganan dan inovasi persampahan di kampus.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat diawasi bersama secara transparan oleh mahasiswa,” ujarnya.
Gung Pram menambahkan BEM Unud akan mendorong pembentukan sentra pengolahan sampah di kampus yang digawangi langsung oleh mahasiswa sebagai pusat inovasi dan praktik nyata pengelolaan lingkungan.
Sementara, Wali Kota Denpasar Jaya Negara didampingi Wakil Wali Kota Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas partisipasi BEM se-Kota Denpasar dalam acara Dengar Mahasiswa ini.
Menurutnya, forum ini merupakan momentum untuk berdiskusi serta menyampaikan kritik dan saran untuk pembangunan Kota Denpasar yang berkelanjutan.
"Kami sangat terbuka, dan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan kajiannya, kritik serta saran untuk kemajuan Kota Denpasar," ujar Jaya Negara.
Terkait sampah, Jaya Negara menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Denpasar terus berjibaku dalam penanganan di hulu.
Hal ini dilaksanakan dengan pemilahan sampah, pengolahan berbasis sumber melalui teba moderen dan tong komposter, hingga optimalisasi TPS3R.
Pemkot Denpasar juga terus mengoptimalisasi operasional TPST di tiga lokasi.
Sedangkan di hilir, pengiriman sampah residu diarahkan menuju TPA Suwung dan cacahan kompos dikirim ke Kawasan Pusat Kebudayaan Bali.
"Untuk sampah saat ini kita masih berjibaku, dan peran masyarakat juga sangat penting untuk pemilahan dan pengolahan berbasis sumber, sembari menunggu operasional PSEL di Tahun 2027 mendatang," ujarnya.
Jaya Negara juga sepakat dan siap menindaklanjuti usulan, saran dan kritik mahasiswa di dalam program kerja pemerintah. Hal ini terkait pengawasan tata ruang, penanganan dan antisipasi pelecehan seksual hingga banjir dan keterbukaan informasi publik.
Pewarta: Rolandus NampuEditor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026