"Pengerjaannya sekitar tahun 2011 baru bisa dilaksanakan. Sekarang kita sedang selesaikan segala sesuatu perangkat pendukungnya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Dewa Punia Asa di Denpasar, Kamis.
Usai rapat dengar pendapat dengan DPRD Bali dan PT Angkasa Pura I Ngurah Rai, ia mengatakan meski tak mendapat kendala berarti, namun pembangunan jalan layang pertama di Bali itu nampaknya akan menemui perjuangan panjang.
Dewa Punia Asa mengatakan, pihaknya juga meminta masukan dari masyarakat, terkait pembangunan jalan yang sedianya diperuntukkan untuk mengurai kemacetan di Bali selatan tersebut.
"Kami juga masih menunggu masukan dari masyarakat. Nanti, ketika sudah dibangun, baru pada komplain. Saya dimarahi lagi. Makanya, kita tunggu masukan itu," ucapnya.
Kendati begitu, ia mengakui jika nantinya pembangunan jalan layang tersebut akan menemui kendala, hanya saja, kendala yang dimaksudnya adalah kendala nonteknis.
"Misalnya, memindahkan perangkat listrik yang ada di sekitar rencana pembangunan. Itu salah satu kendala nonteknis. Belum lagi soal lainnya, seperti Pemerintah Kabupaten Badung yang memberi izin membangun di sana, itu juga menjadi kendala," jelas Punia Asa.
General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai Heru Legowo mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan rencana pembangunan jalan layang sepanjang 1,1 kilometer tersebut.
"Kami siap untuk memberi bantuan. Ini demi kepentingan Bali dan kita bersama," tutur Heru Logowo.
Terkait luas lahan hutan bakau 680 meter yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan, DPRD Bali meminta kepada Kadis PU Dewa Punia Asa untuk bersurat kepada Kementerian Kehutanan untuk menjelaskan rencana penggunaan lahan tersebut.
"Lahan itu kita akan gunakan. Mohon kepada Kadis PU untuk bersurat ke Kementerian Kehutanan," kata Wakil Ketua DPRD Bali I Ketut Suwandhi.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
