Banjar, adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Bali, Indonesia di bawah kelurahan atau desa, setingkat dengan rukun warga.
Prestasi gemilang Pulau Dewata itu pernah menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam pelaksanaan program kependudukan, mengatur dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
Penerapan KB sistem banjar pernah mengantarkan Bali untuk selalu menempati urutan teratas tingkat nasional dalam pelaksanaan KB, mengingat keikutsertaan pasangan usia subur (PUS) menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sangat menggembirakan.
"Prestasi Bali yang demikian di masa lalu hingga sekarang membuat Pulau Dewata masih tetap menjadi salah satu pusat pelatihan KB internasional," tutur Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) H. Nofrijal SP MA.
Ia kini berada di Bali untuk mengantar delegasi dari tujuh negara di kawasan Asia Selatan mempelajari program keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan dalam menerapkan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Delegasi tujuh negara itu berasal dari Iran, Pakistan, Bangladesh, Fiji, Papua Nugini, Laos dan Maldives.
Dalam studi bandingnya ke Bali itu juga diantar Kepala Seksi Kerjasama Internasional Kementerian Sekretaris Negara,
Yane Agi Widayanti.
Dipilihnya Bali sebagai tempat studi banding delegasi tujuh negara itu karena program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) di Pulau Dewata dinilai maju yang bersinergi dengan masyarakat.
Selain itu Bali merupakan daerah tujuan wisata internasional, sehingga setiap kali yang mengadakan studi banding mengenai KB ke Indonesia selalu memilih Bali sebagai tempat praktik lapangan, kata Nofrijal SP MA yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, I WayanSundra saat mengunjungi Posdaya di Desa Penglipuran, Kubu, Kabupaten Bangli, 45 km timur Denpasar, Jumat (20/9).
Kerja sama dengan tujuh negara di kawasan Asia Selatan merupakan bagian dari kerja sama internasional di dalam dua hal yakni, kerja sama selatan-selatan (South-South Coorporation) dan satu lagi di bawahnya yang disebut "Colombo Plan" yang dibangun sejak tahun 1950.
"Kunjungan delegasi dari tujuh negara ke Indonesia, khususnya Bali kali ini dipandang sebagai daerah yang bisa berbagi pengalaman dalam KKB, karena kegiatan itu bukan sekedar pelayanan kontrasepsi, namun juga terkait dengan pemberdayaan perempuan, peningkatan ekonomi dan pembangunan sosial kemasyarakatan," tutur H. Nofrijal.
Oleh sebab itu kunjungannya ke Bali untuk mendapat pengalaman yang bisa diadopsi, apa yang baik untuk digunakan sesuai dengan rencana pembangunan kependudukan di negara mereka masing-masing.
Desa wisata
Bupati Bangli, I Made Gianyar ketika menerima delegasi itu menjelaskan, dipilihnya Posdaya Desa Penglipuran untuk diperkenalkan ke tingkat internasional itu karena telah menunjukkan prestasi yang terbaik di daerah itu.
Desa Penglipuran sekaligus desa wisata dengan harapan ke depannya lebih sungguh-sungguh untuk melaksanakan program pemerintah sekaligus program rakyat secara terintegrasi.
Delegasi dari tujuh negara itu selain melihat dari dekat tentang kegiatan Posdaya desa Penglipuran sekaligus menikmati panorama dan keindahan alam pedesaan yang dikembangkan sebagai desa wisata di Kabupaten Bangli.
Taman tertata rapi di sepanjang desa adat Penglipuran, yang tampak amat serasi dengan "angkul-angkul" pintu gerbang rumah penduduk. Pintu gerbang menuju ke masing-masing rumah tangga seragam satu sama lain. Demikian pula bangunan di masing-masing pekarangan, tetap lestari menggunakan artektur tradisional Bali.
Seperti kebanyakan bangunan rumah Pulau Dewata, khususnya di pedesaan, di setiap pekarangan minimal memiliki enam unit bangunan yang tertata apik dan rapi serta serasi dan harmonis dengan lingkungan sekitarnya.
Enam unit rumah itu, mempunyai makna dan fungsi masing-masing serta dihiasi dengan ukiran terdiri atas "bale delod", bangunan di bagian selatan sebuah pekarangan berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara "Manusia Yadnya" khas umat Hindu di Bali.
Kegiatan manusia yadnya itu antara lain upacara potong gigi, perkawinan dan tempat menyimpan mayat sebelum diaben (dikremasi). Bangunan bertiang enam, ada pula menggunakan delapan tiang atau 12 tiang itu sangat serasi dengan "Bale Dangin", bangunan di bagian timur yang biasa dihuni oleh orang tua.
Sementara putra-putrinya dalam keluarga itu menempati "bale dauh" bangunan di bagian barat pekarangan yang rancang sedemikian rupa, termasuk ada kamar tamu berjendela kaca ukuran besar, namun tidak lepas dari warna arsitektur Bali.
Tiga bangunan lainnya adalah dapur, lumbung tempat menyimpan padi dan tempat suci (merajan atau sanggah). Tempat suci di masing-masing keluarga itu jumlah pelinggihnya tidak sama, tergantung dari status sosial yang diwarisinya.
Bangunan-bangunan berarsitektur tradisional itu awalnya dibuat dari bahan lokal yang sangat sederhana, yakni dominasi kayu/bambu dengan atap alang-alang, namun dalam perkembangan sanggup menerima pengaruh luar, termasuk menggunakan beton dan besi.
Arsitektur tradisional Bali yang diwarisi secara turun temurun itu diperkirakan sudah ada sejak zaman pra sejarah, kini menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali.
Arsitektur tradisional yang menyentuh berbagai aspek pembangunan fisik mampu ikut mengangkat citra Bali, khususnya dalam penataan ruang yang sangat serasi dengan lingkungannya.
Delegasi tujuh negara itu sebelumnya sempat meninjau usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Dahlia di Banjar Dangin Jalan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang dinilai berhasil dalam program pemberdayaan perempuan.
Aishath Ibahath dari Maladewa mengaku senang bisa mengunjungi UPPKS Dahlia. "Saya baru pertama kali datang ke Bali. Dan pemberdayaan perempuan di sini sangat baik karena memang memiliki budaya yang unik," katanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Ambari, mengaku kunjungan para delegasi tujuh negara itu merupakan sebuah kehormatan bagi masyarakat desa itu.
"Secara tidak langsung kami bisa mempromosikan pariwisata dan potensi Kabupaten Gianyar kepada mereka," ujarnya.
Sasaran terbagi habis
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, I Wayan Sundra menjelaskan, Bali mempunyai sasaran akseptor KB baru sebanyak 64.640 orang dan 555.010 pasangan peserta KB aktif dalam tahun 2013.
Sasaran peserta KB baru dan KB aktif itu telah dibagi habis dalam kontrak kinerja dengan delapan kabupaten dan satu kota di Pulau Dewata.
Dalam kontrak kerja itu diimbangi penyerahan dana operasional yang bersumber dari pemerintah pusat dan dana alokasi khusus (DAK) untuk kabupaten dan kota di Bali sebesar Rp13,41 miliar yang masing-masing kabupaten/kota bervariasi sesuai sasaran dalam mencapai akseptor.
Sasaran akseptor baru diharapkan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 26.732 orang dan peserta KB-pria 4.178 orang. Mereka terdiri atas kb baru vasektomi (MOP) 422 orang dan kondom 3.756 orang.
Kabupaten/kota menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan program KB di Bali bekerja keras dalam mengatur dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.
Realisasi pencapaian KB baru selama 2012 sebanyak 77.665 akseptor atau 109,16 persen dari sasaran atau kontrak kinerja program (KKP) yang hanya 71.150 akseptor.
Pencapaian akseptor KB baru sangat signifikan itu, mengingat perkiraan permintaan masyarakat (PPM) dalam setahun itu hanya 61.880 orang.
Pencapaian KB baru melebihi sasaran itu berkat kerja keras dari masing-masing Kabupaten dan Kota di daerah ini dalam merealisasikan KKP yang telah ditandatangani sebelumnya.
Keberhasilan itu juga didukung oleh kesadaran masyarakat, khususnya pasangan usia subur (PUS) untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dalam mengendalikan dan mengatur angka kelahiran anak, tutur Wayan Sundra. (*/ADT)
Pewarta: Oleh I Ketut Sutika: I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
