Menteri P2MI beri konseling PMI di Timur Tengah tekan dampak trauma

Denpasar (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberi atensi terhadap dampak trauma yang dialami para pekerja migran Indonesia yang bekerja di kawasan Timur Tengah.

“Kami memberikan konseling, secara daring memberi bimbingan, baik dari Kementerian P2MI, diaspora, juga dengan perwakilan kita yang ada di negara-negara tersebut. Lini konseling secara daring dan ada juga yang secara langsung,” kata Mukhtarudin di sela pelepasan seribu PMI Bali ke Bulgaria di Denpasar, Kamis.

Ia menjelaskan meski tidak ada PMI terdampak secara fisik atas konflik AS-Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah, namun mereka mengalami trauma.

“Untuk PMI di Timur Tengah sampai hari ini tidak ada dampak yang berarti secara fisik, hanya trauma saja, trauma mungkin karena ada rudal lewat, bunyi bom, bunyi seperti itu lah,” ujarnya.

Mereka yang terdampak sebagian besar bekerja di Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Yordania, dan Kuwait serta tidak ada PMI yang bekerja di wilayah konflik tersebut.

“Kalau di Iran kan itu bukan negara penempatan, bukan negara tujuan penempatan pekerja migran, kalau pun ada itu ya mungkin secara mandiri-mandiri,” ucap Mukhtarudin.

Menteri P2MI memastikan tak ada PMI sektor formal yang ditempatkan di Iran, apabila terdapat WNI di sana dipastikan jumlahnya tidak besar.

Kementerian P2MI memastikan keamanan PMI di sana juga berdasarkan komunikasi aktif dengan perwakilan Indonesia di negara-negara tersebut.

Sekitar 100 ribu PMI yang tersebar di Timur Tengah hingga saat ini tidak ada yang mengajukan permohonan pemulangan, menandakan kondisi mereka aman.

Apabila mereka terdampak konflik, Mukhtarudin memastikan negara hadir dan membantu proses evakuasi.

“Sampai hari ini belum ada pemulangan, paling hanya laporan ada begini, kadang-kadang ada surat dari kedutaan besar seperti Dubai, itu selalu kami terima informasi kondisinya seperti apa di sana, di depan ada perwakilan kita (KBRI/KJRI) dan perwakilan kita lapor, kalau ada sesuatu nanti kami informasikan ke keluarganya yang ada di Indonesia,” kata dia.

Sampai saat ini negara juga masih membuka kesempatan bekerja bagi warga Indonesia ke kawasan Timur Tengah.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa negara hanya mengizinkan penempatan sektor formal di bawah badan hukum.

“Jadi, Timur Tengah itu yang untuk sektor asisten rumah tangga (ART) itu kami moratorium, tapi yang sektor formal yang berbadan hukum masih kita buka, yang profesional,” tutur Menteri P2MI.