Menteri Maruarar minta UMKM Bali manfaatkan KUR Perumahan

Denpasar (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta UMKM di Bali segera memanfaatkan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan yang disediakan pemerintah melalui perbankan agar ekonomi tumbuh.

“Di Bali ini saya yakin ada puluhan ribu UMKM, yang buka warung atau toko manfaatkan lah program ini sebaik mungkin supaya ekonomi bergerak bertumbuh, sudah bagus pertumbuhan ekonomi supaya makin melompat,” kata Maruarar Sirait saat menghadiri sosialisasi KPP oleh Bank Mandiri di Denpasar, Senin.

Maruarar yang akrab disapa Ara itu mengingatkan bahwa pemerintah menyediakan Rp130 triliun untuk KPP atau KUR Perumahan. Dirinya berharap agar anggaran tersebut terserap oleh UMKM di Bali, terlebih lagi mereka dapat meminjam sampai Rp20 miliar dengan bunga yang disubsidi 5 persen.

Sehingga, masyarakat dapat membangun tempat usaha atau tempat tinggal guna menunjang usahanya yang kemudian bisa naik kelas, lanjutnya.

“Misalnya pinjam Rp110 juta ke bank dengan subsidi 5 persen maka bayarnya tinggal Rp60 juta, luar biasa program ini sehingga saya harap bisa dinikmati rakyat Bali terutama UMKM, apalagi permintaan di bawah Rp100 juta itu tidak perlu jaminan dengan bunga hanya 6 persen setahun, jadi tidak ada lagi rentenir,” ujar dia.

Tak hanya kepada UMKM, Ara juga meminta perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah agar sebanyak-banyaknya membantu masyarakat untuk bisa membangun tempat tinggal atau tempat usahanya.

Ia menantang para perbankan untuk memecahkan rekor dalam memberikan KPP ke UMKM.

“Supaya ada persaingan yang sehat di antara bank-bank ini, persaingan untuk mengurus rakyat kecil, untuk membantu UMKM, membantu negara, jangan sampai kredit itu hanya buat konglomerat berikan juga kepada rakyat kecil itu omongan Pak Presiden,” katanya.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menyampaikan komitmennya mendukung pemerintah menyalurkan KPP kepada UMKM, terutama pelaku usaha di ekosistem perumahan seperti pengembang, kontraktor, dan toko bangunan untuk bisa mendapat modal murah.

“KPP yang disosialisasikan hari ini bukan hanya membuka akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di berbagai lini, semuanya mendapatkan ruang untuk dapat tumbuh dan berkembang,” ujar dia.

Henry menyebut Mandiri pada 2026 ini memiliki plafond KPP sebesar Rp1.500 miliar atau naik 328,6 persen dari tahun 2025 yang sebesar Rp350 miliar.

Tahun 2026, lanjutnya, Bank Mandiri memiliki jatah Rp500 miliar, di mana hingga pertengahan Maret baru terpakai Rp169,7 miliar dengan target hingga akhir bulan pencairannya mencapai Rp419 miliar.

Khusus untuk Bali, menurut dia, Bank Mandiri memiliki jatah supply side sebesar Rp25 miliar dengan realisasi pencairan hingga Senin ini mencapai Rp7,5 miliar dan jatah demand side sebesar Rp120 miliar dengan realisasi pencairan sampai hingga periode sama mencapai Rp33 miliar.