Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bahwa banjir besar yang melanda Bali pada awal September lalu berpotensi terulang di masa mendatang sehingga dibutuhkan pembenahan dalam beberapa aspek.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa kondisi tersebut didasari berdasarkan pengalaman, evaluasi dan kajian ilmiah banjir dengan skala besar memiliki periode ulang tertentu yang bisa muncul kembali setelah beberapa tahun.
“Kalau dalam teknik sipil, kita mengenal istilah periode ulang banjir. Ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun. Artinya, banjir besar seperti di Bali kemarin kemungkinan akan terjadi lagi,” ujarnya dalam konferensi daring bertajuk “Disaster Briefing” yang diikuti di Jakarta, Senin malam.
Menurut dia, untuk memahami potensi itu, BNPB saat ini tengah menggali data historis bencana hingga beberapa tahun ke belakang agar mitigasi jangka panjang bisa dirancang lebih akurat.
“Tujuannya pariwisata di Bali harus pulih, tetapi jangan sampai kita lupa bahwa bencana tidak berhenti di satu kejadian. Ia akan berulang, apalagi jika faktor pemicunya tetap ada,” ujarnya.
Abdul mengingatkan bahwa pembangunan daerah juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan agar tidak memperbesar risiko bencana.
BNPB melaporkan curah hujan yang tinggi membuat debit air meningkat hingga tak mampu membendung daerah aliran sungai (DAS) Ayung, mengaliri daerah Badung, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Gianyar, Bangli, dan Denpasar yang merupakan kawasan paling terdampak banjir.
Dalam pemaparannya menjelaskan data curah hujan ekstrem yang tercatat pada 9–10 September lalu menjadi bukti penting bahwa Bali rawan bencana hidrometeorologi. Sementara hampir semua stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di selatan Bali melaporkan curah hujan lebih dari 200 milimeter per hari.
Informasi yang diterima BNPB saat ini sudah ada 18 orang meninggal dunia yang ditemukan, dan masih ada sebanyak 149 orang warga mengungsi, berikut sejumlah dampak kerusakan bangunan rumah-infrastruktur akibat banjir bandang tersebut.
“Kita perlu menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran. Karena kalau kondisi serupa terjadi lagi, dampaknya bisa sama besar bahkan lebih,” cetusnya.
Dalam peristiwa ini pihaknya menilai selain faktor cuaca juga ada masalah sampah dan alih fungsi lahan yang turut memperparah dampak banjir di Bali.
Berdasarkan dari data visual yang dihimpun tim BNPB mendapati banyak titik dipenuhi sampah, termasuk bantaran dan di bawah aliran sungai.
"Maka tak heran bila Kementerian Lingkungan Hidup ada lebih dari 200 ton sampah yang terbawa arus menghambat aliran sungai hingga menimbulkan luapan air ke permukiman," kata dia.
Selain itu, BNPB juga menyoroti menyusutnya hutan dan lahan pertanian di Bali dalam kurun 2012–2019. Konversi lahan menjadi kawasan terbangun membuat daerah resapan air semakin berkurang.
Data menunjukkan penyusutan hutan mencapai 553 hektare dan lahan pertanian hampir 650 hektare yang dampaknya meningkatkan risiko banjir atau bencana hidrometeorologi basah di Bali lebih besar.
Bahkan, ia menyebutkan kajian spasial yang ada memprediksi, pada 2025 luas kawasan terbangun di Denpasar bisa mencapai 35.000 hektare, atau meningkat drastis dibanding tahun 2000.
“Kalau daerah dengan curah hujan ekstrem didominasi bangunan, maka banjir akan mudah terjadi. Kita harus kembalikan pariwisata pada ekosistem yang seimbang,” ujarnya.
Baca juga: KLH kirim tim kaji lingkungan hidup DAS Ayung pasca-banjir Bali
Baca juga: Menteri LH: Rendahnya tutupan hutan sungai di Bali sudah sejak 2015
