Jakarta (ANTARA) - Kasus antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana terkait polemik dugaan ayah biologis anak berinisial CA memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri merilis hasil uji DNA resmi.
Hasil pemeriksaan laboratorium forensik Mabes Polri menyatakan tidak ada kecocokan DNA antara Ridwan Kamil dan CA, yang berarti secara ilmiah Ridwan Kamil bukan ayah biologis dari anak tersebut.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso dalam konferensi pers pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Hasil ini bukan sekadar laporan administratif, tetapi merupakan bukti ilmiah yang memanfaatkan metodologi forensik modern, sehingga memiliki bobot hukum yang signifikan.
Dengan demikian, polemik yang sempat menjadi perhatian publik ini menemukan titik terang dari aspek pembuktian ilmiah.
Penulis yang kebetulan hadir di Mabes Polri menyarankan agar semua pihak legowo menerima hasil uji DNA tersebut. Bareskrim memiliki otoritas dan kapasitas teknis yang sahih karena didukung fasilitas laboratorium forensik yang kompeten dan terakreditasi.
Dalam konteks hukum, hasil pemeriksaan laboratorium Mabes Polri memiliki kekuatan pembuktian utama dan menjadi rujukan resmi dalam penegakan keadilan.
Oleh karena itu, keputusan Bareskrim ini seharusnya menjadi pijakan untuk menghentikan spekulasi dan polemik berkepanjangan.
Penting pula mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga ruang publik dari perdebatan yang justru dapat memperkeruh situasi meskipun kasus ini juga membuka ruang diskusi tentang peluang upaya hukum lanjutan, khususnya dari pihak Lisa Mariana. Secara hukum, pihak Lisa memang memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.
Tetapi langkah ini memerlukan bukti pembanding yang sahih dan dapat diterima oleh pengadilan. Bukti pembanding yang dimaksud bisa berupa second opinion dari lembaga forensik independen, tetapi proses ini tidak sederhana.
Status hasil laboratorium Mabes Polri memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat sehingga sulit ditandingi. Apalagi, pengadilan akan menilai aspek metodologi, prosedur, dan integritas laboratorium yang melakukan uji DNA.
Artinya, jika pihak Lisa ingin menempuh jalur praperadilan, tantangan pembuktiannya akan jauh lebih berat dibandingkan sekadar menggugat hasilnya.
Hal ini juga menyentuh aspek penting dalam etika penyelesaian sengketa publik, yaitu perlunya sikap saling menghormati dan mencari penyelesaian yang berkeadaban.
Penulis menyarankan agar pihak Lisa mempertimbangkan langkah meminta maaf dan berdamai dengan Ridwan Kamil untuk mencegah polemik ini semakin panjang.
Dalam perspektif komunikasi publik, langkah rekonsiliasi semacam itu dapat memulihkan reputasi kedua belah pihak dan menghindarkan masyarakat dari polarisasi.
Kepastian berbasis sains
Kasus ini sejak awal menjadi sorotan publik, tidak hanya karena melibatkan figur publik dan selebritas media sosial, tetapi juga karena isu moral, integritas, dan privasi yang terungkap di ruang publik.
Situasi seperti ini menuntut kedewasaan semua pihak agar tidak menambah beban psikologis, terutama bagi anak yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini.
Kasus ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran sains forensik dalam penegakan hukum. Uji DNA adalah salah satu instrumen pembuktian paling modern dan diakui secara internasional.
Dalam sistem peradilan pidana, bukti ilmiah seperti hasil pemeriksaan DNA bukan sekadar mendukung, tetapi dapat menjadi bukti yang menentukan.
Hasilnya bersifat objektif karena berbasis pada analisis molekuler dan teknologi laboratorium yang terstandardisasi.
Dalam konteks ini, Bareskrim Polri menjalankan perannya sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki infrastruktur dan keahlian untuk memastikan kebenaran materiil.
Ketika publik menerima informasi tentang hasil uji DNA, sebenarnya yang sedang ditawarkan adalah kepastian berbasis sains, bukan sekadar opini atau narasi yang berkembang di media sosial.
Di sisi lain, kasus ini menyingkap betapa kuatnya pengaruh opini publik dalam membentuk persepsi terhadap figur publik.
Polemik yang menyeret nama Ridwan Kamil dan Lisa Mariana telah lama menjadi perbincangan, bahkan menimbulkan perdebatan sengit di ruang-ruang digital.
Di era media sosial, informasi sering kali menyebar tanpa konteks yang utuh, sehingga masyarakat mudah terpolarisasi antara yang pro dan kontra.
Situasi seperti ini menunjukkan perlunya literasi hukum dan literasi digital yang lebih baik, agar publik dapat membedakan antara fakta, opini, dan spekulasi.
Dengan memahami bahwa hasil uji DNA bersandar pada metodologi ilmiah, masyarakat bisa menilai kasus ini secara lebih rasional dan menghindari penyebaran informasi keliru yang dapat memperkeruh keadaan.
Selain itu, kasus ini mengingatkan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan individu di tengah derasnya arus informasi.
Ketika isu personal seperti status ayah biologis diangkat ke ruang publik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi juga oleh anak yang menjadi bagian dari kasus ini.
Perlindungan terhadap anak semestinya menjadi prioritas semua pihak, termasuk media dan masyarakat.
Menjaga kerahasiaan identitas anak, tidak mengekspos informasi sensitif, dan menghindari penyebaran konten yang bersifat stigmatisasi adalah langkah yang perlu ditegakkan.
Dalam perspektif hukum, hak anak untuk dilindungi dari dampak negatif pemberitaan telah diatur, dan semua pihak berkewajiban menghormatinya.
Jalan rekonsiliasi
Kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjadi contoh nyata bagaimana integrasi antara penegakan hukum, sains, dan etika publik perlu dijaga keseimbangannya.
Pada satu sisi, kepastian hukum diperoleh melalui bukti ilmiah berupa hasil uji DNA. Di sisi lain, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang menempatkan martabat manusia di atas segalanya.
Peradilan memang memberi ruang untuk menempuh jalur hukum, tetapi penyelesaian damai sering kali memberikan hasil yang lebih konstruktif, terutama ketika melibatkan ranah personal yang sensitif.
Dalam konteks ini, saran agar kedua belah pihak mengedepankan perdamaian dan saling memaafkan menjadi penting untuk dipertimbangkan.
Dari sudut pandang masyarakat luas, kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk belajar menghormati proses hukum dan memahami peran bukti ilmiah dalam penegakan keadilan.
Ketika sebuah kasus sudah diuji melalui metodologi yang sahih dan hasilnya disampaikan secara transparan, menghormati hasil tersebut adalah bagian dari kedewasaan publik.
Tentu, kritik dan perbedaan pandangan tetap boleh ada, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis data, bukan asumsi atau spekulasi.
Dengan begitu, ruang publik akan terjaga dari perdebatan emosional yang justru merugikan banyak pihak.
Kasus ini memberi pesan kuat tentang pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum, integritas ilmiah, dan etika sosial.
Uji DNA yang dilakukan Bareskrim Polri telah memberikan jawaban yang tegas terhadap polemik yang berlarut-larut, tetapi proses penyelesaian secara sosial masih memerlukan kebijaksanaan dan kesadaran kolektif.
Memilih jalan rekonsiliasi, menjaga martabat semua pihak, dan melindungi anak yang menjadi bagian dari kasus ini adalah langkah nyata menuju masyarakat yang lebih dewasa dalam menghadapi konflik.
Pada akhirnya, bukan sekadar siapa yang benar atau salah yang perlu ditekankan, melainkan bagaimana semua pihak sebagai masyarakat belajar menghormati fakta, menjaga privasi, dan menempatkan kemanusiaan di atas segala kepentingan.
*) Penulis adalah pengacara dan Koordinator Tim Hukum Merah Putih.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
