Singaraja, Bali (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali membuka 145 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) meliputi 138 tenaga teknis dan tujuh tenaga kesehatan untuk mengisi kebutuhan kepegawaian pada berbagai bidang pemerintahan setempat.
"Pengumuman dilakukan setelah kami surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa di Singaraja, Rabu.
Suyasa menjelaskan, pendaftaran CPNS akan dibuka mulai 19 Agustus 2024 dan akan berakhir pada awal September 2024.
Dia menjelaskan prioritas utama adalah menyelesaikan penerimaan jalur PNS terlebih dahulu sebelum memproses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mengingat ada posisi yang tidak bisa diisi oleh PPPK karena bersifat spesifik.
Untuk pelaksanaan tes CPNS, Buleleng telah menyiapkan skema pelaksanaan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
Adapun tes tersebut akan bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), auditorium akan dipersiapkan dengan kapasitas 200 hingga 300 komputer.
"Jika jumlah peserta banyak, kami akan membagi pelaksanaan tes menjadi beberapa shift. Kami berharap tes CPNS dapat selesai dalam 2-3 hari," kata Suyasa.
Gede Suyasa juga menyatakan PPPK akan menyusul setelah proses CPNS selesai. Menurut rencana, pada tanggal 23 Agustus 2024, akan dilakukan rapat koordinasi pusat terkait seleksi PPPK.
"Kami akan mengadakan rapat koordinasi dengan pusat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sosialisasi dan persiapan pengadaan PPPK," katanya.
Lebih lanjut, Sekda Buleleng mengungkapkan formasi yang terdata saat ini dengan beberapa tenaga kontrak juga diakui dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Tenaga kontrak yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam sistem BKN akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes. Namun, mereka yang tercatat sebelum 2022 dan belum memenuhi syarat satu tahun tidak akan masuk dalam data BKN. Jika mereka melamar sekarang dan memenuhi syarat, mereka dapat mengikuti tes," tuturnya.
Terkait anggaran, Gede Suyasa mengungkapkan KUA PPAS 2025 telah menyepakati alokasi anggaran untuk gaji PPPK sebesar Rp276 miliar rupiah jika semua posisi diisi.
"Kami berharap semua proses ini dapat berjalan lancar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan peluang yang adil bagi semua peserta," katanya.
