Denpasar (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menginginkan agar Bali dapat menjadi contoh atau model dari sisi penyelenggara pemilu yang sukses dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pilkada 2024 dan sekaligus sukses dalam menjaga etika.
"Sampai saat ini belum ada pengaduan yang masuk terkait penyelenggara pemilu di Bali, berbeda halnya dibandingkan dengan daerah yang lain," kata anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, prestasi para penyelenggara pemilu di Bali tersebut tentu harus diapresiasi dengan cara terus mengawal kesuksesan yang telah diraih di Pemilu 2024 agar kembali terulang pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Jika berhasil sampai keseluruhan tahapan Pilkada 2024, ini tentu hal yang luar biasa," ucap mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali itu.
Raka Sandi mengatakan jumlah pengaduan yang saat ini sedang dalam proses di bagian Pengaduan DKPP ada 160-an. "Setiap aduan yang masuk, itu kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi materiil," ucap Kordiv Pengaduan DKPP itu.
Ia mengemukakan sebagian besar aduan yang masuk menyangkut soal tahapan Pemilu 2024, tetapi juga ada masalah non-tahapan yang trennya meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya.
Aduan non-tahapan diantaranya menyangkut pribadi penyelenggara yang diduga melanggar etika di masyarakat, adanya hubungan personal atau pribadi yang tidak sah, hingga adanya tindakan yang secara pribadi dilakukan penyelenggara pemilu dan dianggap merugikan peserta pemilu.
Sedangkan aduan terkait dengan tahapan Pemilu 2024 yang masuk ke DKPP diantaranya dalam tiga bulan terakhir soal pemungutan suara, penghitungan suara, pemungutan suara ulang dan juga persoalan rekapitulasi suara. "Kami dalam waktu dekat akan melaksanakan persidangan di berbagai daerah," ucapnya.
Sementara itu, menyangkut tahapan Pilkada 2024, aduan yang masuk terbatas pembentukan badan ad hoc dan pihaknya berharap hingga akhir tahapan pilkada nanti aduan yang masuk tidak terlalu banyak,
"Meskipun kemarin (saat Pemilu 2024) tidak ada aduan, kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Maka upaya pencegahan dan koordinasi harus dilakukan. Meskipun tidak ada aduan, jangan menganggap tidak ada masalah," katanya,
Menurut Raka Sandi, praktik kepemiluan yang sudah berjalan baik di Bali agar terus dijaga, sedangkan hal-hal tertentu yang masih perlu ditingkatkan agar ditingkatkan.
Baca juga: KPU Bali ajak parpol rancang kesepakatan pilkada tanpa baliho
Baca juga: DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Baca juga: KPU Bali gunakan videotron dan kurangi baliho untuk kampanye Pilkada
