"Kami tetap mengedepankan cara-cara santun dan etis. Karena tu kami berharap PNS, khususnya para guru, tidak terjebak dalam politik praktis. Kasihan nanti mereka sendiri yang terkena akibatnya," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Tabanan IGM Purnayasa di Tabanan, Rabu.
Dia menyinyalir sudah ada upaya-upaya pihak tertentu guna mengerahkan pegawai negeri, terutama para guru, guna mendukung salah satu pasangan cabup - cawabup.
Purnayasa yang mantan Sekda Tabanan itu mengaku paham betul cara-cara atau pola penggiringan pegawai negeri, baik dengan hadir pada berbagai kegiatan, seperti deklarasi atau kegiatan bernuansa politik lainnya.
"Pegawai jangan terjebak dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tetap bekerjalah secara proporsional dan profesional. Jangan mau ditarik-tarik ke dalam kegiatan yang bukan ranahnya," ujar Purnayasa yang juga Wakil Ketua DPRD Tabanan.
"Saya tak bisa mengerti jika ada guru sampai ikut-ikutan hadir pada kegiatan politik, kemudian siswanya terlantar. Ingat, pegawai itu bukan 'penyakap' atau buruh yang bekerja pada lahan orang lain," ucapnya.
Keyakinan politisi asal Desa Kukuh, Kecamatan Marga, mengenai terjadinya penggiringan PNS, terutama guru, seperti terlihat pada saat deklarasi salah satu pasangan cabup-cawabup. Mereka yang hadir diabsen oleh dinas atau instansi masing-masing.
Celakanya, kata dia, pimpinan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Tabanan, yang mestinya memberi contoh yang benar, justru terlibat lebih jauh. "Mereka di antaranya menakut-nakuti bawahannya, bahwa jika tidak hadir akan kena sanksi," ucapnya.
Selain itu juga ditemukan pola dan strategi meraih dukungan yang dilakukan secara tidak etis. Seperti memobilisasi penandantanganan atau pengumpulan KTP pegawai negeri sebagai bukti dukungan, tambahnya.(*)
: Masuki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
