Majalengka, Jawa Barat (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka mulai beroperasi penuh pada Oktober 2023 atau menerima pengalihan penerbangan komersial dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
"Nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh, artinya dari Bandara Husein Sastranegara ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet," kata Presiden Jokowi selepas meninjau fasilitas BIJB Kertajati, di Majalengka, Jawa Barat, Selasa.
Presiden mendarat di BIJB Kertajati menumpangi Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 08.00 WIB, dan disambut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Akhmad Wiyagus, serta Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo.
Setelah berkeliling nyaris 30 menit lamanya, Presiden menggelar jumpa pers, dan Kepala Negara mengapresiasi aktivitas BIJB Kertajati yang dinilainya sudah sangat baik.
Baca juga: Maskapai Garuda rute Bandung-Denpasar pindah ke Bandara Kertajati
Presiden mengingatkan bahwa BIJB Kertajati sudah digunakan sebagai bandara embarkasi haji untuk sekitar 8.000 jamaah dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umrah hingga empat kali seminggu, plus melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak dua kali per minggu," ujarnya.
Selain Menhub dan Gubernur Jawa Barat, turut mendampingi Presiden dalam peninjauan BIJB Kertajati adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Per 28 Mei 2023, Bandara Kertajati sudah kembali beroperasi dengan melayani penerbangan haji dan umrah.
Bandara Kertajati merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. Bandara tersebut memiliki kapasitas terminal penumpang mencapai 5,6 juta penumpang per tahun.
Bandara Kertajati merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Barat yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah.
