Denpasar (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mengusulkan perlu dibentuk usaha pengolahan atau hilirisasi untuk hasil pertanian cabai seperti pembuatan bubuk cabai dan pasta di Pulau Dewata.
"Selain itu, perlu dibentuk unit usaha/UMKM/Perusda yang berfungsi sebagai 'off taker' pascapanen," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari di Denpasar, Senin.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar seluruh hasil produksi panen petani, khususnya cabai terserap dan harga tetap stabil.
Dengan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengantisipasi kenaikan harga cabai yang berdasarkan data historis di Provinsi Bali biasanya mengalami kenaikan di bulan November/Desember.
"Hal ini seiring dengan peningkatan kebutuhan dengan adanya 'event' besar puncak G20, perayaan Natal dan Tahun Baru dan periode liburan," ujar Diah Utari.
Baca juga: BI Bali prediksi inflasi Oktober dipicu kenaikan harga ikan
Yang tidak kalah penting, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan cabai sehari-hari dari pekarangan rumah terdekat.
Untuk mengendalikan inflasi pangan dari kelompok rumah tangga, KPwBI Provinsi Bali juga telah membagikan sebanyak 3.000 bibit cabai dalam polybag diberikan ke setiap kabupaten di Pulau Dewata.
Dalam kegiatan pembagian ke kabupaten tersebut dihadiri para bupati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, pimpinan OPD serta para penerima bibit cabai dari PKK kecamatan atau kelurahan/desa.
Hingga bulan September 2022, Bank Indonesia telah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membagikan 24 ribu bibit cabai. PKK kota/kabupaten di Provinsi Bali masing-masing mendapatkan alokasi 3.000 bibit cabai, kecuali Kabupaten Buleleng yang akan mendapatkan 6.000 bibit cabai.
Hal ini mengingat Buleleng memiliki luas wilayah lebih besar dan jumlah penduduk paling banyak, serta merupakan sentra cabai di Bali.
Baca juga: PKK Gianyar bagikan 3.000 bibit cabai tekan inflasi
Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan pemberian bantuan bibit pohon cabai ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)
GNPIP diinisiasi oleh Bank Indonesia pada 10 Agustus 2022 di Malang dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Dalam mengimplementasikan gerakan nasional tersebut, KPwBI bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali mengusung program Merdeka 77.000 dengan membagikan 77.000 bibit pohon cabai yang didistribusikan kepada PKK di sembilan kabupaten/kota, desa dan UMKM binaan Bank Indonesia, pasraman dan pesantren serta klaster pangan.
Trisno mengatakan melalui kegiatan urban farming bibit cabai, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan cabai sehari-hari dari pekarangan rumah.
Sementara itu, Bupati Karangasem I Gede Dana mengapresiasi upaya Bank Indonesia dalam membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi terutama harga pangan.
Ia mengajak seluruh PKK kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Karangasem untuk merawat bibit cabai yang diberikan tersebut. Untuk itu, seluruh PKK di Kabupaten Karangasem diberikan tantangan oleh Bupati Gede Dana untuk memelihara pohon cabai dengan baik dan akan dinilai pada akhir tahun.
