Kondisi itu akan mengakibatkan semakin mahalnya biaya serta merosotnya kualitas pendidikan tinggi, kata Ketua Yayasan yang didampingi Rektor IKIP Bali I Made Suarta, SH di Denpasar Senin, saat ditanyakan pernyataan sikap Rapat Pimpinan PGRI provinsi, kabupaten/kota di Makasar.
Pimpinan IKIP PGRI Bali itu juga ikut mendesak pemerintah untuk membuat program pendidikan yang komprehensif, rasional dan realistik berkelanjutan, sekaligus merancang kembali program pendidikan kebangsaan dengan menekankan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.
Artha Negara yang mengikuti Rapim PGRI di Makasaar itu menjelaskan, pihaknya turut menolak rancangan pemerintah untuk menghapuskan ujian tulis dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), karena akan membuat penerimaan mahasiswa tidak adil dan berimplikasi pada buruknya kualitas PTN.
Tidak saja di kalangan PGRI menolak RUU tersebut untuk disahkan, juga Forum Rektor Indonesia (FRI) menilai beberapa pasal dalam RUU tentang Perguruan Tinggi yang kini dibahas DPR berpotensi "membonsai" peran intelektualitas kampus.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
