Denpasar (ANTARA) - PDIP Bali sudah melakukan survei terhadap pasangan bakal calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada serentak tahun 2020.
"Partai sudah melakukan survei terhadap pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang maju pada Pilkada serentak 23 September 2020," kata Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PDIP Bali di Sanur, Bali, Sabtu.
Pilkada Serantak 2020 di Bali ada lima kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar yang menyelenggarakan pilkada tersebut. Dari hasil survei kader partai yang maju semuanya menunjukkan hasil sangat baik.
"Kami juga mengharapkan kepada DPP PDIP agar segera mengeluarkan surat rekomendasi pasangan yang akan disahkan maju pada Pilkada Serentak tersebut," ujar Koster yang juga Gubernur Bali ini.
Koster mengharapkan DPP PDIP kalau memungkinkan agar akhir Maret 2020 sudah terbit surat rekomendasi terhadap pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Bali.
"Alasan mendesak DPP PDIP segera menerbitkan surat rekomendasi calon bupati dan wali kota tersebut agar lebih cepat mengkondisikan di Bali, sehingga kita bisa mempercepat juga persiapan pilkada di masing-masing kabupaten dan kota," ucap politikus asal Kabupaten Buleleng.
Baca juga: Golkar Bali tingkatkan soliditas hadapi Pilkada
Menyinggung kegiatan Rakerda I DPD PDI Bali, Wayan Koster mengatakan kegiatan ini merupakan rutinitas penjabaran dan evaluasi program-program yang dilaksanakan partai politik.
"Kegiatan Rakerda ini adalah bagian penjabaran program-program dan evaluasi kegiatan partai. Karena melalui Rakerda juga dibahas program yang akan menjadi prioritas ke depannya. Termasuk juga persiapan menjelang Pilkada Serentak 2020. Kami berharap pada Pilkada Serentak ini calon PDIP harus menang," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP PDIP Sukur H. Nababan menegaskan bahwa partai lambang "Banteng Gemuk Moncong Putih" mampu menjadi contoh soliditas berdemokrasi di Indonesia.
"Sesama kader tidak boleh ada gontok-gontokan dan menjelek-jelekan partai di media sosial. Boleh beda pendapat, tapi tetap menjunjung nama partai. Jika ada kader partai sampai menjelek-jelekan di mensos, kami akan pecat," katanya.
