BPS Bali siap hadapi Sensus Penduduk "Daring" 2020

Denpasar (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Adi Nugroho, menyatakan pihaknya siap menghadapi Sensus Penduduk berbasis "online" (daring) yang akan dilaksanakan selama 45 hari serentak di seluruh Indonesia pada 15 Februari sampai 31 Maret 2020.

"Untuk di Bali, situasinya sudah lebih siap daripada wilayah lain, utamanya Indonesia Bagian Timur sebagai pembandingnya, tentu saja di masing - masing wilayah ada kekhasan, dan kami juga bekerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, agar ketika ada masalah bisa segera ditangani secara khusus," kata Adi Nugroho di Denpasar, Kamis.

Pihaknya menuturkan saat ini tidak teridentifikasi wilayah - wilayah di Bali yang membutuhkan penanganan khusus untuk sensus penduduk "daring/online."

"Kenapa online karena ada tiga kepentingan nasional, yaitu membangun satu data kependudukan Indonesia, mengantarkan masyarakat memasuki era digital, dan mengajak masyarakat peduli pada data. Jadi, sensus online ini, siap tidak siap, ya harus siap," katanya.

Ia mengatakan bahwa maksud dari mengajak masyarakat peduli dengan data karena selama ini bagi masyarakat data adalah kepentingan pemerintah. Menurutnya, apabila ditemukan pencurian data atau disalahgunakan dengan mudah juga menganggap hal tersebut sebagai tanggung jawab Pemerintah.

"Padahal tanpa disadari ketika check in ke hotel atau tempat - tempat baru dengan menggunakan KTP, disitu data kita disalin dan tentu berpeluang disalahgunakan, jadi melalui sensus ini sekaligus mengedukasi masyarakat untuk peduli dengan data mulai data diri sndiri," jelasnya.

Baca juga: BPS: masyarakat perbarui data sendiri di Sensus Penduduk 2020

Terkait dengan kepentingan Pemerintah dalam membutuhkan data kependudukan selama ini dipecah dengan dua data yaitu de jure dan de facto.

Ia mengatakan konsep de jure digunakan sebagai layanan kependudukan, seperti data seseorang menikah, memiliki anak dan seseorang yang bertempat tinggal (usual residence). Sedangkan de facto digunakan mencatat penduduk yang ditemui ketika dalam posisi saat didata.

Menurutnya dengan ada sistem online ini membantu dalam proses layanan kependudukan dan dalam sensus penduduk secara online sudah merangkum dua konsep de jure dan de facto.

Baca juga: BPS minta kepala daerah sukseskan sensus penduduk 2020

Ia menambahkan bahwa untuk dapat menjangkau seluruh penduduk Indonesia, Pemerintah akan mengoperasikan kurang lebih 16 server yang akan mengambil alih dan menguatkan server yang disediakan selama sensus online berlangsung.

Adi menargetkan 100 persen sensus penduduk secara daring/online dapat terlaksana dan dengan mengerahkan daya upaya untuk mengajak masyarakat mendukung dan membantu bersama - sama mengakses sensus daring.

Baca juga: BPS sosialisasikan metode baru sensus di Jembrana

Pendekatan juga dilakukan terhadap lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan. "Ke perguruan tinggi, sekolah - sekolah kita sudah melakukan pendekatan agar bisa membantu dan mengawal sanak keluarganya yang mungkin mengalami kesulitan saat mengakses sensus penduduk secara online," katanya.