IHGMA: semua pihak harus bersatu jaga destinasi Bali

Denpasar (ANTARA) - Pengurus asosiasi profesi pimpinan hotel "Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Bali Chapter" mengajak para pemangku kepentingan untuk tetap bersatu menjadi destinasi wisata demi mempertahankan "branding" Bali lebih mendunia, apalagi di tengah adanya pemberitaan yang menyudutkan Bali.

"Pemberitaan dari media wisata AS, Fodor,s Travel, yang menuliskan bahwa Bali disebut sebagai salah satu destinasi yang tidak disarankan untuk dikunjungi pada 2020 karena masalah sampah dan kemacetan, adalah pemberitaan yang parsial dan tanpa didukung data komprehensif atas Bali sebagai destinasi," kata Ketua DPD IHGMA Bali I Nyoman Astama, di Denpasar, Rabu.

Astama menilai informasi yang disampaikan media wisata AS itu berisi pernyataan tendensius yang hanya membuat satu kesimpulan dari suatu kejadian yang dialami, yang tidak bisa dilepaskan dari persaingan destinasi, atau bisa juga disebut sebagai "pesanan" untuk mendiskreditkan Bali.

"Kita menyadari tantangan yang dihadapi Bali sebagai destinasi pariwisata populer di dunia. Namun, harus diapresiasi upaya-upaya Pemerintah Bali dan komponen masyarakat Bali dalam mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang ada," ujar Astama.

Dalam waktu yang sangat singkat, lanjut dia, sudah sangat banyak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk membuat sistem dalam menjaga pariwisata Bali berkelanjutan yang berbasiskan budaya Bali dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat lokal.

Wakil Ketua Umum DPP IHGMA dan Wakil Ketua I IHGMA Bali I Made Ramia Adnyana mengatakan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali selalu meningkat dari tahun ke tahun, bisa menjadi indikator bahwa destinasi ini masih diminati.

Menurut dia, penilaian suatu destinasi jangan hanya berdasarkan satu atau beberapa parameter saja. "Mana pemberitaan tentang turis yang datang menjadi 'repeater guest' ke Bali? Juga meningkatnya kembali wisatawan Australia beberapa bulan ini yang sempat rendah beberapa waktu yang lalu?," ujarnya mempertanyakan.

Baca juga: Wagub Bali ajak berpikir positif sikapi pemberitaan "Bali tak layak kunjung 2020"

Pemberitaan media AS tersebut, soal salah satu destinasi yang tidak disarankan untuk dikunjungi pada 2020 terkesan kurang "fair" dan berimbang mengingat Bali masih menjdi "Top Holidays Destination of The World".

Pihaknya menanggapi isu berita tersebut sebagai media kontrol bagi semua insan pariwisata khususnya di Bali, bahwa banyak pihak baik secara langsung dan tidak langsung mengawasi Bali entah dengan tujuan apa.

"Intinya semua pihak bisa bekerja dengan baik, selain memajukan perusahaannya adalah juga untuk menjaga destinasi secara bersama-sama," ujar Ramia.

Ramia menambahkan, belajar dari pengalaman dan perjalanan pariwisata Bali sejak dahulu bahwa fluktuasi pendapatan dari pariwisata baik dari segi finansial, jumlah wisatawan dan sebagainya adalah diakibatkan oleh banyak faktor baik secara internal maupun eksternal.

Sejumlah upaya dan kegiatan telah banyak dilakukan para "stakeholders" untuk destinasi. Khususnya di asosiasi IHGMA yang merupakan asosiasi profesi bagi pimpinan hotel, tidak hanya meningkatkan kualitas SDM anggotanya namun juga perhatian pada kelestarian alam, budaya, seni, kemanusiaan dan lainnya sebagai bentuk nyata bahwa destinasi ini perlu dipikirkan oleh semua pihak.

Contohnya saja terkait pasca-erupsi Gunung Agung, seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu mendukung pemerintah untuk terus berbenah dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan. Bahkan hingga menyiapkan program mitigasi kerja sama semua pihak untuk tindakan preventif kedepannya.

Baca juga: Koster sambut kapal Explorer Dream di Pelabuhan Benoa

Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan beberapa Pergub terkait seperti upaya pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai, penguatan adat dan budaya Bali demi menuju pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan dan berbasis kerakyatan.

Sementara dari sisi kajian teknik berkomunikasi Ketut Swabawa selaku Wakil Ketua II IHGMA Bali mengatakan pemberitaan tersebut pasti memiliki tujuan tertentu. Tanpa bermaksud untuk menyerang balik pemberitaan tersebut, namun klarifikasi resmi dari pemerintah dengan penjelasan lebih komprehensif dari berbagai perspektif sangat dibutuhkan secepatnya.

"Bali dengan konsep pariwisata budaya dan berlandaskan kearifan lokal belum tentu dipahami oleh orang lain yang tidak paham dengan konsep kita. Sama halnya dengan satu kolam ikan, tentu juga ada kotoran ikan atau sampah kering dari daun pohon sekitar. Janganlah ekspose hal minor menjadi mayor, jadi akan berkesan memang ingin membentuk opini sesuai seleranya," ucapnya.

Masyarakat dunia, lanjut Swabawa, juga harus mengapresiasi upaya Bali dan seluruh komponen di dalamnya dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas.

"Kami berharap pemerintah melalui lembaga terkait dapat mengeluarkan klarifikasi resmi untuk menjelaskan hal ini dan itu sudah biasa terjadi, pemerintah kita paham benar bagaimana menghadapi persoalan begini," katanya.