Wagub Bali minta kelonggaran "Nyoblos" pekerja pariwisata

Denpasar (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengharapkan manajemen industri pariwisata di daerah itu dapat memberikan kelonggaran pada para pekerja untuk mencoblos pada 17 April mendatang.

"Jadi jangan sampai aturan kerja yang ketat di industri ini menjadikan angka golput di Bali semakin tinggi," kata Wagub yang akrab dipanggil Cok Ace itu saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Pemilu tahun 2019 bagi Industri Pariwisata, di Denpasar, Senin.

Cok Ace mengemukakan jumlah penduduk Bali yang bekerja di sektor pariwisata cukup besar sekitar 750 ribu warga, atau lebih dari sepertiga dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Bali yang mencapai 3,1 juta pemilih.

Menurut dia, jumlah partisipasi pemilih di Bali dari tahun ke tahun memang cukup fluktuatif.  Pada Pilkada Bali tahun 2013, angka partisipasi pemilih mencapai 73 persen  kemudian naik lagi pada Pemilu 2014 menjadi 77 persen. Tetapi, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Pilkada Bali 2018 menjadi 72 persen.

"Kita antisipasi angka golput agar bisa turun sehingga partisipasi masyarakat bisa mencapai 80 persen sesuai target KPU Bali," ucapnya yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali itu.

Untuk itu, Cok Ace mengharapkan kerja sama dengan pengusaha pariwisata agar para karyawannya bisa menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang.

"Saya menyadari aturan kerja di pariwisata cukup ketat karena menyangkut sistm pelayanan kepada para tamu. Jadi, saya harap pemilik hotel bisa meliburkan karyawan yang jauh untuk pulang dan nyoblos, sementara karyawan yang rumahnya dekat bisa diatur dengan pergantian shift yang lebih fleksibel, agar masing-masing bisa nyoblos sebelum pukul 13.00 Wita," katanya.

Cok Ace mengingatkan setiap suara sangat bermanfaat untuk arah kebijakan pemerintah ke depan, dan tentu saja berguna bagi Bali. 

"Bali sebagai etalase pariwisata Indonesia di dunia internasional juga membutuhkan kebijakan yang mendukung kepentingan Bali ke depannya. Jadi, mari kita berpartisipasi dalam pemilu kali ini, pilih calon kita untuk kepentingan tanah kelahiran kita," ujarnya.

Sementara itu AKBP Wayan Jinantara  dari Polda Bali sudah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari pesta demokrasi tahun ini.  "Tahun ini pihak kami akan menurunkan 25 ribu lebih personel untuk mengamankan Pemilu," ucapnya.

 Sejumlah langkah pengamanan lain juga dilakukan seperti bekerja sama dengan aparat pecalang (petugas pengamanan adat) identifikasi rawan kekisruhan, menjaga netralitas aparat Polri serta kerja sama dengan TNI. 

"Jadi pengamanan sendiri sudah kami lakukan dari tahun lalu dari periode pendaftaran, kampanye, minggu tenang hingga hari pencoblosan nanti," kata Jinantara.

Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi Gede John Darmawan mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu nanti karena Indonesia merupakan salah satu ajang pemilihan yang paling demokratis di dunia dengan memakai sistem satu suara untuk satu calon.

Dengan memilih sistem tersebut juga memerlukan biaya yang cukup tinggi yaitu sekitar Rp29 triliun untuk pemilu 2019. "Jadi, kami estimasikan setiap penduduk di Indonesia dijatah Rp120 ribu oleh negara untuk memilih, sehingga saya harap anda benar-benar datang ke TPS dan jangan sia-siakan uang tersebut," ujarnya.

Mengenai aturan bagi industri pariwisata, ia mengharapkan kebijakan para pengelola, sehingga karyawannya bisa datang ke TPS sebelum pukul 13.00 Wita, bagaimana pun cara pengaturannya.

"Untuk DPT yang ingin pindah lokasi agar tidak usah pulang kampung lagi saat mencoblos, KPU sudah memfasilitasi untuk ganti lokasi TPS dengan mengumpulkan formulir A5 hingga 17 Maret lalu. Jadi berbagai upaya KPU telah dilaksanakan untuk meningkatkan parisipasi pemilih," ucap John Darmawan.***2***