Badung peringati HUT Bali

Badung (Antaranews Bali) - Wakil Bupati Badung, Bali, I Ketut Suiasa, memimpin Upacara Peringatan HUT ke-60 Provinsi Bali di Lapangan Pusat Pemerintahan Badung, Selasa. 

“Peringatan HUT Bali ini merupakan momentum evaluasi atas pelaksanaan progam pembangunan secara menyeluruh, evaluasi atas sinergi yang telah terbangun serta evaluasi atas capaian hasil-hasil pembangunan yang selanjutnya akan menjadi pijakan dalam melanjutkan pembangunan kedepan,” ujarnya.

Saat membacakan sambutan Gubernur Bali pada Upacara Peringatan HUT ke-60 Provinsi Bali itu, ia mengatakan, di usia 60 tahun, bagi instansi pemerintah merupakan usia yang sudah dewasa, sehingga sudah sangat matang dan berpengalaman dalam melaksanakan manajemen pembangunan daerah serta mengelola perubahan dan dinamika kemasyarakatan yang bergerak sangat cepat.

"Keberhasilan yang diraih Provinsi Bali selama dipimpin Gubernur Made Mangku Pastika patut dijadikan acuan dan pemantik bersama untuk kedepannya, sehingga capaian yang telah diraih dapat dilaksanakan terus menerus bahkan ditingkatkan. Itu merupakan berkah yang patut disyukuri," katanya.

Sementara itu, peringatan HUT ke-60 Bali mengambil tema “Bali Mandara 2008-2018, Matur Suksma” yang mengandung makna implementasi visi Bali Mandara yang sudah berlangsung selama 10 tahun adalah berkat kerja keras seluruh komponen masyarakat Bali. 

"Pencapaian pembangunan selama ini, tentu tidak boleh membuat kami terlena dan berpuas diri, mengingat tantangan pembangunan kedepan pasti lebih kompleks. Dinamika sosial-global yang bergerak sangat cepat, berpotensi menimbulkan permasalahan baru, sehingga harus diantisipasi dengan cepat dan tepat," ujar Wabup Suiasa yang dalam kesempatan tersebut menjadi inspektur upacara.

Ia menambahkan, seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali harus proaktif dan responsif menyikapi kondisi yang berkembang. Fungsi pelayanan harus dilaksanakan optimal, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sejalan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang profesional, transparan, partisipatif dan akuntabel.

"Selain itu, masyarakat juga harus stabil dan konsisten untuk membangun karakter diri dan meningkatkan partisipasinya dalam peleksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan," katanya. (ed)