DPRD Buleleng gelar rapat bahas KIS

DPRD Buleleng menggelar rapat dengan Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Bappedalitbang, Bagian Pemerintahan dan Dinas Kesehatan Buleleng membahas Kartu Indonesia Sehat. (Antaranews Bali via Humas Pemkab Buleleng)

Singaraja (Antaranews Bali) - Komisi IV DPRD Buleleng, Bali menggelar rapat dengan Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Bappedalitbang, Bagian Pemerintahan dan Dinas Kesehatan setempat untuk membahas belum meratanya masyarakat setempat menerima jatah Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Rapat menindaklanjuti anggaran KIS tersebut melibatkan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna, Kepala Dinas Kesehatan, Gusti Nyoman Mahapramana, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Rupadi dan utusan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, di ruang Komisi IV DPRD, Rabu.

Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan, sesuai instruksi Presiden No. 8 tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, untuk mengalokasikan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Bali utara itu terdaftar dalam JKN. Dengan demikian instruksi presiden tersebut wajib ditindaklanjuti Pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam pelayanan bidang kesehatan.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Wisnaya Wisna menambahkan, rapat tersebut untuk mengetahui kelanjutan penambahan kuota dana KIS yang jumlahnya mencapai 35.000 orang, dengan anggaran sebesar Rp9 miliar.

Ia memberikan masukan kepada organsasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyediakan dana talangan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu yang belum memiliki KIS, yang dirawat inap di RSUD Singaraja.

Dana talangan itu diharapkan bisa mencapai Rp2 miliar yang bersumber dari anggaran APBD perubahan 2018.

Kami akan mengawal penuh dana tersebut untuk bisa dipakai melunasi di RSUD. Kami belajar dari Pemkot Surabaya yang melalui SK Wali Kota bisa menggunakan dana talangan bagi masyarakat kurang mampu yang belum memilki KIS, agat tidak membayar di RSUD," ujar Wisnaya Wisna.

Ia mempertanyakan, ada tambahan kouta dana KIS sebesar 35.000 orang, namun hingga saat ini belum terealisasi.

Sementara Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng, Rupadi mengaku, anggaran untuk KIS di Kabupaten Buleleng mencapai Rp35 miliar untuk melayani 118.000 orang masyarakat setempat.

Terkait akan ada dana sebesar Rp9 miliar, terdiri dari dana Provinsi Rp5 miliar dan kabupaten Rp4 miliar, itu masih belum bisa dipasang dianggaran induk, rencananya akan diusahakan dalam anggar perubahan awal.

"Apabila nanti dana ini sudah dipasang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan, sehingga bisa menambah jumlah penerima KIS sebanyak 35.000 orang," kata Rupadi.(WDY)