Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ingin memastikan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
“Saya ingin bertemu dengan bapak, Ibu, sekalian hanya ingin memastikan bahwa KIS itu sangat berguna, BPJS itu sangat berguna bagi rakyat kita. Itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ketahui,” kata Presiden Jokowi pada silaturahim dengan para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ia turut memastikan kebermanfaatan dari KIS/BPJS Kesehatan ketika mengunjungi ke rumah sakit dan puskesmas, antara lain di RSUD Salatiga dan Puskesmas Toroh 1 di Kabupaten Grobogan.
“Saya senang tadi semuanya sudah menyampaikan blak-blakan, karena tadi saya tunjuk secara acak, untuk memastikan bahwa Kartu Indonesia Sehat, BPJS itu betul-betul bermanfaat untuk seluruh masyarakat,” ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan SPAM Semarang Barat untuk pasok air bersih
Meskipun kebermanfaatan KIS/BPJS sangat besar, namun Presiden Jokowi tetap mengingatkan masyarakat untuk disiplin menjaga kesehatan.
Presiden berharap kartu tersebut dapat menjadi pegangan apabila masyarakat membutuhkan penanganan medis.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga sempat mewawancarai seorang warga pemegang KIS/BPJS Kesehatan yaitu Sugito.
Sugito yang menderita penyakit lambung, mengaku sangat terbantu dengan Program KIS/BPJS Kesehatan yang memungkinkan dia mendapat pelayanan serta obat tanpa dipungut biaya.
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau perbaikan Jalan Solo - Purwodadi
“Penanganane nggih sae (pelayanannya juga bagus),” kata dia menjawab pertanyaan Presiden Jokowi terkait program jaminan kesehatan tersebut.
Presiden Jokowi menyebut sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia sudah memiliki kartu BPJS kesehatan, yang bahkan melayani pasien dengan penyakit berat seperti jantung dan ginjal.
Dari jumlah tersebut,sebanyak 96 juta peserta BPJS Kesehatan iurannya ditutup dari APBN pemerintah.
Menurut dia, tidak ada negara lain di dunia yang penduduknya sebesar Indonesia yang diberi jaminan kesehatan hingga tidak dipungut biaya.
