Jakarta (Antaranews Bali) - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berhasil memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia dan para investor.
Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan melalui siaran pers, Minggu, mengatakan hasil survei Lemkapi yang dilakukan menjelang akhir tahun 2017, hasilnya 68,5 persen menyatakan Presiden Jokowi dinilai mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan berhasil meningkatkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Hasil survei tersebut juga menyebutkan bahwa publik sangat puas dengan kebijakan Presiden Jokowi dalam mengelola keamanan bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot yang kini diteruskan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Sementara jumlah responden yang kurang puas menurut hasil penelitian Lemkapi adalah sebanyak 21,6 persen.
"Dalam penelitian ini selain indikator puas dan tidak puas, ada pula indikator sangat puas dari responden yang jumlahnya 9,9 persen terhadap kebijakan keamanan dalam pemerintahan Jokowi," kata Edi Hasibuan.
Menurut Edi, sejumlah faktor yang membuat masyarakat percaya terhadap aparat keamanan antara lain faktor sinergi yang baik antara pimpinan Polri dan TNI.
"Faktor meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan TNI disebabkan kekompakan dua institusi," kata mantan anggota Kompolnas itu.
Sementara menurut Presiden Lemkapi Faisal Santiago, secara kualitatif tingkat penilaian dari masyarakat sangat tinggi karena angkanya di atas 65 persen.
"Partisipasi masyarakat cukup baik, di atas 65 persen," kata Faisal.
Lemkapi melakukan survai terhadap 1.000 responden di seluruh Indonesia dalam dua bulan yang dilakukan secara random di seluruh kabupaten/kota sejak 15 Oktober sampai 15 Desember 2017.
Survei itu menggunakan metode stratified multistage random (MSMR) dengan 1.000 responden dengan usia minimal 17 tahun dengan margin eror sekitar dua persen dengan tingkat kepercayaan 97 pprsen.
Para pewawancara menggunakan metode tatap muka dan kuisioner terhadap para responden di setiap kabupaten di Indonesia. (WDY)
