Istanbul (Antara Bali) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki satu suara terkait keputusan Presiden AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Semua negara di OKI satu suara terkait Yerusalem, satu suara dukungan dari negara OKI sangat bulat," kata Retno Marsudi ketika memberikan keterangan mengenai hasil KTT Luar Biasa OKI di Isranbul, Rabu (13/12) malam.
Ia menyebutkan semua negara OKI menolak keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Ia menyebutkan Indonesia akan terus berupaya dokumen-dokumen yang dihasilkan dari KTT LB OKI itu dapat diimplementasikan.
"Kita akan melihat satu per satu dokumen tersebut dan memberikan bantuan, kemudiaan kita akan terus berkomunikasi dengan DK PBB dan kita sampaikan yang paling penting adalah dokumen-dokumen itu bisa dilaksanakan," katanya.
Retno menyebutkan KTT LB OKI mengenai Yerusalem baru saja selesai dan KTT mengadopsi dua dokumen, yaitu satu komunike final dan kedua resolusi.
"Dalam statement-nya tadi, Presiden Joko Widodo menekankan atau mengusulkan adanya enam hal," ujar Retno.
Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan bilateral dari Amerika Serikat terkait Yerusalem tersebut. Yerusalem Timur adalah Ibu Kota Palestina.
Kedua, Presiden Jokowi mengatakan semua negara yang memiliki kedutaan di Tel Aviv tidak mengikuti keputusan AS.
Ketiga, negara OKI diminta untuk menjadi motor penggerak dukungan negara negara lain yang belum mengakui untuk dapat mengakui Palestina.
Keempat, bagi negara OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel agar mengambil langkah diplomatik sesuai dengan resolusi OKI.
Kelima, negara-negara OKI diminta untuk mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi dengan Palestina.
Keenam, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa OKI harus mampu menjadi motor bagi pergerakan di berbagai forum intermasional atau multilateral untuk membantu Palestina.
"Itulah enam poin yang disampaikan Presiden Jokowi saat KTT LB TKI," kata Menlu. (WDY)
