Wapres Kalla akan Membuka Munas KAHMI

Jakarta (Antara Bali) - Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 yang akan digelar di Medan, Sumatera Utara pada 17-19 November 2017 dan dihadiri kurang lebih sebanyak 10 ribu alumni.

Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi Mahfud MD mengatakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menyatakan kesediaannya untuk membuka Munas KAHMI.

"Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan membuka," kata Mahfud, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Mahfud mengatakan, sesungguhnya upacara pembukaan Munas KAHMI tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Namun, harus digantikan oleh Jusuf Kalla karena jadwal Presiden Joko Widodo padat pada hari pelaksanaan munas tersebut.

"Semula Presiden akan hadir, tetapi beliau tidak bisa pada 17 November. Seharusnya kami yang bergeser pada 25 November, tapi kami sudah tidak dapat tempat lagi. Di Medan sudah diserbu orang, karena Presiden akan mantu," ujar Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menyampaikan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa Majelis Nasional KAHMI akan mengadakan Simposium Guru Besar Kahmi dan Intelektual Alumni HMI pada 14-15 Oktober 2017, di Jakarta, dengan judul Membangun Indonesia, Memihaki Bangsa Sendiri.

"Selama ini kita banyak membangun, tetapi bangsa sendiri dalam segi tertentu merasa tidak kebagian. Bahkan ada gugatan untuk bangsa ini apa," ujar Mahfud.

Simposium Guru Besar Kahmi dan Intelektual Alumni HMI merupakan yang pertama kali digelar yang diinisiasi oleh para guru besar KAHMI untuk memberikan kontribusi kepada negara dan memperhatikan permasalahan yang dihadapi Indonesia.

Nantinya akan ada enam topik subtema yang akan dibahas yakni, agama, ideologi dan budaya, pendidikkan, demokrasi, otonomi daerah dan birokrasi pemerintahan, hukum dan HAM, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi dan sumber daya.

Hasil dari simposium tersebut nantinya akan dijadikan masukan kepada pemerintah, termasuk dengan solusi yang ditawarkan dan bisa diimplementasikan oleh pemerintah. (WDY)