Denpasar (Antara Bali) - Nilai Tukar Petani (NTP) atau daya beli/tukar petani di Provinsi Bali mencapai 104,72 persen pada bulan Maret 2017, yang melampaui angka nasional pada bulan yang sama dengan nilai hanya 99,95 persen.
"Meskipun sama-sama mengalami kemerosotan, penurunan NTP Bali justru lebih besar menurunnya yakni 1,01 persen dibandingkan dengan NTP nasional yang hanya 0,38 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Adi Nugroho di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, NTP Bali pada bulan Maret 2017 sebesar 104,72 persen, atau menurun 1,01 persen dari bulan sebelumnya (Februari 2017) yang tercatat 105,79 persen.
NTP menjadi indikator untuk mengetahui tingkat kemampuan (daya beli) petani di daerah pedesaan serta daya tukar dari produk pertanian terhadap barang dan jasa, sehingga petani mampu memenuhi konsumsi rumah tangga.
Dari sisi indeks yang diterima petani (lt) di Bali, indeks mereka justru menurun sebesar 1,14 persen dari 131,41 persen pada bulan Februari 2017 menjadi 129,90 persen pada bulan Maret 2017.
Sementara dari sisi indeks yang dibayar petani juga tercatat menurun sebesar 0,14 persen dari 124,22 persen menjadi 124,05 persen.
"Lima subsektor yang menentukan pembentukan NTP Bali, terdiri atas empat subsektor yang mengalami penurunan dan satu subsektor yang mengalami kenaikan," katanya.
Satu subsektor yang mengalami kenaikan, yakni tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,05 persen. Keempat subsektor yang mengalami penurunan terdiri atas hortikultura 2,09 persen, tanaman pangan 1,20 persen, peternakan 0,84 persen dan perikanan 0,64 persen.
Nilai tukar petani diperoleh dari perbandingan indeks yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, semakin tinggi NTP akan semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani di daerah perdesaan.
Adi Nugroho menjelaskan, indeks harga konsumen perdesaan (IHKP) dapat ditunjukkan oleh indeks harga konsumen rumah tangga petani yang merupakan komponen dalam indeks harga yang dibayar petani.
"Indeks harga konsumen perdesaan terdiri atas tujuh kelompok pengeluaran meliputi bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga serta kelompok transportasi dan komunikasi," ujar Adi Nugroho. (WDY)
