Mangupura (Antara Bali) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Bali, mengharapkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di daerah itu agar lebih berkoordinasi dalam pemasangan tiang listrik di lahan milik masyarakat.
"Upaya ini harus dilakukan PLN agar masyarakat tidak dirugikan, karena selama ini pemasangan tiang listrik itu dilakukan diarea tanah dan sawah milik penduduk," kata Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa saat dihubungi di Mangupura, Minggu.
Ia mengakui, setelah dilakukan pemasangan tiang listrik tanpa berkoordinasi kepada milik lahan biasanya terjadi permasalahan, seperti saat pemilik lahan meminta pihak PLN memindahkan posisi tiang listrik itu justru biaya pemindahan itu dibebankan kepada pemilik tanah.
"Ini sangatlah tidak adil, sehingga PLN tidak boleh memasang tiang listrik tanpa sepengetahuan pemilik lahannya," katanya lagi.
Wayan Suyasa yang juga tokoh masyarakat Desa Penarungan mencontohkan, pemasangan tiang listrik di sekitar wilayah desa setempat yang juga banyak terdapat persawahan diduga tidak meminta izin kepada pemilik lahan.
"Untuk itu saya meminta PLN lebih profesional sehingga warga tak ada yang dirugikan," katanya.
Di lain pihak, Deputi Manajer Komunikasi PLN Distribusi Bali I Gusti Ketut Putra ketika diminta konfirmnasi terhadap keluhan ini mengungkapkan, pemasangan tiang listrik dilakukan karena ada permintaan masyarakat terhadap perluasan atau penambahan tegangan yang dibutuhkan.
"Sebelumnya permintaan ini diajukan ke PLN dengan menyertakan surat pernyataan bahwa bersedia lahannya digunakan untuk itu," katanya.
Sebelum melakukan pemasangan tiang listrik, katanya, pihak PLN akan mensurvai terlebih dahulu titik-titik yang tepat untuk pemasangan tiang. Setelah ditentukan serta digambarkan oleh PLN, pengerjaan kemudian dilakukan oleh kontraktor.
"Koordinasi dengan kepala daerah baik desa ataupun adat tetap dilakukan termasuk dengan pemilik tanah. Ini dilakukan baik oleh pihak kontraktor maupun pengawas PLN," katanya.
Pihaknya juga mengakui masyarakat yang lahannya digunakan untuk pemasangan tiang listrik juga tidak banyak yang menolak terkait hal ini. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Upaya ini harus dilakukan PLN agar masyarakat tidak dirugikan, karena selama ini pemasangan tiang listrik itu dilakukan diarea tanah dan sawah milik penduduk," kata Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa saat dihubungi di Mangupura, Minggu.
Ia mengakui, setelah dilakukan pemasangan tiang listrik tanpa berkoordinasi kepada milik lahan biasanya terjadi permasalahan, seperti saat pemilik lahan meminta pihak PLN memindahkan posisi tiang listrik itu justru biaya pemindahan itu dibebankan kepada pemilik tanah.
"Ini sangatlah tidak adil, sehingga PLN tidak boleh memasang tiang listrik tanpa sepengetahuan pemilik lahannya," katanya lagi.
Wayan Suyasa yang juga tokoh masyarakat Desa Penarungan mencontohkan, pemasangan tiang listrik di sekitar wilayah desa setempat yang juga banyak terdapat persawahan diduga tidak meminta izin kepada pemilik lahan.
"Untuk itu saya meminta PLN lebih profesional sehingga warga tak ada yang dirugikan," katanya.
Di lain pihak, Deputi Manajer Komunikasi PLN Distribusi Bali I Gusti Ketut Putra ketika diminta konfirmnasi terhadap keluhan ini mengungkapkan, pemasangan tiang listrik dilakukan karena ada permintaan masyarakat terhadap perluasan atau penambahan tegangan yang dibutuhkan.
"Sebelumnya permintaan ini diajukan ke PLN dengan menyertakan surat pernyataan bahwa bersedia lahannya digunakan untuk itu," katanya.
Sebelum melakukan pemasangan tiang listrik, katanya, pihak PLN akan mensurvai terlebih dahulu titik-titik yang tepat untuk pemasangan tiang. Setelah ditentukan serta digambarkan oleh PLN, pengerjaan kemudian dilakukan oleh kontraktor.
"Koordinasi dengan kepala daerah baik desa ataupun adat tetap dilakukan termasuk dengan pemilik tanah. Ini dilakukan baik oleh pihak kontraktor maupun pengawas PLN," katanya.
Pihaknya juga mengakui masyarakat yang lahannya digunakan untuk pemasangan tiang listrik juga tidak banyak yang menolak terkait hal ini. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016