Singaraja (Antara Bali) - Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bali, membantah isu pembagian sembako di Desa Pemaron terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah itu pada 2017.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Gede Komang di Kota Singaraja, Rabu, mengatakan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan anak buahnya membagi beras dan minyak yang dibagikan di Desa Pemaron, Singaraja, untuk mengarahkan pada salah satu calon.
Ia mengatakan, pihaknya selama ini memang rutin membagikan sembako untuk warga tergolong miskin dan lansia terlantar di beberapa wilayah di kabupaten ujung Utara Pulau Dewata tersebut.
Pihaknya menjelaskan, setiap desa yang memiliki warga miskin atau lansia terlantar lebih dulu didata pihak desa untuk menerima sembako. Bantuan di Desa Pemaron diakui murni dari Dinas Sosial tidak memiliki keterkaitan dengan hajatan perpolitikan Pilkada Buleleng.
"Pemberian sembako untuk masyarakat miskin sebagai program akhir tahun dan wujud perhatian Pemkab Buleleng. Sembako untuk masyarakat miskin bukan hanya datang dari Pemkab Buleleng karena ada pula dari Pemprov Bali atau Kementerian Sosial," kata dia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Gede Komang di Kota Singaraja, Rabu, mengatakan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan anak buahnya membagi beras dan minyak yang dibagikan di Desa Pemaron, Singaraja, untuk mengarahkan pada salah satu calon.
Ia mengatakan, pihaknya selama ini memang rutin membagikan sembako untuk warga tergolong miskin dan lansia terlantar di beberapa wilayah di kabupaten ujung Utara Pulau Dewata tersebut.
Pihaknya menjelaskan, setiap desa yang memiliki warga miskin atau lansia terlantar lebih dulu didata pihak desa untuk menerima sembako. Bantuan di Desa Pemaron diakui murni dari Dinas Sosial tidak memiliki keterkaitan dengan hajatan perpolitikan Pilkada Buleleng.
"Pemberian sembako untuk masyarakat miskin sebagai program akhir tahun dan wujud perhatian Pemkab Buleleng. Sembako untuk masyarakat miskin bukan hanya datang dari Pemkab Buleleng karena ada pula dari Pemprov Bali atau Kementerian Sosial," kata dia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016