Nusa Dua (Antara Bali) - Kementerian Keuangan telah membuat sejumlah mekanisme untuk menangani hambatan yang dihadapi pihak swasta guna mendorong peningkatan partisipasi sektor tersebut terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
"Kami melakukan banyak hal dalam rangka menangani masalah yang menjadi penghalang sektor swasta untuk bisa ikut berpartisipasi, baik dalam hal pendanaan maupun pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menkeu mengemukakan itu, usai menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pembangunan Ekonomi bertajuk "Membuka Investasi Publik dan Swasta, Peran Sektor Jasa Keuangan" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Menurut dia, menghadapi persoalan lahan yang menjadi masalah krusial yang dihadapi sektor swasta, pihaknya telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada dibawah Kemenkeu.
Dia menjelaskan bahwa LMAN merupakan lembaga semacam institusi yang mengakuisisi tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur.
"Ini akan mengurangi besar sekali hambatan yang selama ini dihadapi oleh sektor swasta untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Selain kebijakan terkait lahan, Kemenkeu juga melakukan mekanisme untuk mengurangi risiko yang dianggap terlalu besar bagi sektor swasta.
Seperti risiko yang berhubungan dengan kebijakan terkait tarif seperti tol dan listrik, sehingga pihaknya melakukan berbagai macam mekanisme sehingga sektor swasta ketika melakukan investasi ada kepastian mengenai balik modal investasinya.
Pemerintah, kata dia, juga membuat jaminan mengenai kemampuan membayar kembali atau "repayment scheme" dan jaminan apabila proyek infrastrukur secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi nilai untuk membayar infrastruktur dari sisi tarif atau manfaatnya tidak cocok.
Sri Mulyani juga tidak menutup pemikiran yang diinginkan oleh sektor swasta yang tidak ingin masuk dalam proyek infrastruktur yang baru saja dibangun, namun lebih tertarik investasi pada infrastruktur yang sudah dibangun dan sudah menghasilkan `benefit`.
"Saya bersama menteri teknis dan BUMN terus mengeksplor dan siap membantu jika itu memang menjadi salah satu pilihan yang paling mudah dan diminati sektor swasta," ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang memerlukan sumber pendanaan dan investasi yang besar.
Untuk memenuhi hal itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dan perlu menciptakan suatu sistem keuangan yang kondusif agar pihak swasta dapat terlibat secara baik dalam pembangunan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami melakukan banyak hal dalam rangka menangani masalah yang menjadi penghalang sektor swasta untuk bisa ikut berpartisipasi, baik dalam hal pendanaan maupun pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menkeu mengemukakan itu, usai menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pembangunan Ekonomi bertajuk "Membuka Investasi Publik dan Swasta, Peran Sektor Jasa Keuangan" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Menurut dia, menghadapi persoalan lahan yang menjadi masalah krusial yang dihadapi sektor swasta, pihaknya telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada dibawah Kemenkeu.
Dia menjelaskan bahwa LMAN merupakan lembaga semacam institusi yang mengakuisisi tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur.
"Ini akan mengurangi besar sekali hambatan yang selama ini dihadapi oleh sektor swasta untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Selain kebijakan terkait lahan, Kemenkeu juga melakukan mekanisme untuk mengurangi risiko yang dianggap terlalu besar bagi sektor swasta.
Seperti risiko yang berhubungan dengan kebijakan terkait tarif seperti tol dan listrik, sehingga pihaknya melakukan berbagai macam mekanisme sehingga sektor swasta ketika melakukan investasi ada kepastian mengenai balik modal investasinya.
Pemerintah, kata dia, juga membuat jaminan mengenai kemampuan membayar kembali atau "repayment scheme" dan jaminan apabila proyek infrastrukur secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi nilai untuk membayar infrastruktur dari sisi tarif atau manfaatnya tidak cocok.
Sri Mulyani juga tidak menutup pemikiran yang diinginkan oleh sektor swasta yang tidak ingin masuk dalam proyek infrastruktur yang baru saja dibangun, namun lebih tertarik investasi pada infrastruktur yang sudah dibangun dan sudah menghasilkan `benefit`.
"Saya bersama menteri teknis dan BUMN terus mengeksplor dan siap membantu jika itu memang menjadi salah satu pilihan yang paling mudah dan diminati sektor swasta," ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang memerlukan sumber pendanaan dan investasi yang besar.
Untuk memenuhi hal itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dan perlu menciptakan suatu sistem keuangan yang kondusif agar pihak swasta dapat terlibat secara baik dalam pembangunan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016