Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menginginkan
pemerintah juga mewaspadai masuknya investasi asing di sektor kelautan
dan perikanan karena bisa saja terdapat maksud lain di balik investasi
tersebut.
"Saya khawatir PMA (penanaman modal asing) yang berinvestasi untuk pintu masuk guna mendapatkan fasilitas yang lain," kata Ono Surono di Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan ada investor dari negeri Eropa Timur yang rencananya akan membuka "cold storage" atau fasilitas pendingin untuk menyimpan ikan.
Menurut Ono, aneh bila ada investor asing yang hanya membuat "cold storage" tetapi hanya untuk kapasitas sekitar 400 ton.
"Berapa sih nilainya, hanya sekitar Rp2 miliar. Masak perusahaan Indonesia tidak ada yang mampu," katanya.
Dia tidak ingin perusahaan asing yang bekerja dan badan usaha di Indonesia hanya mendapatkan semacam "fee"-nya saja.
Untuk itu, Ono juga mengusulkan agar sejumlah BUMN Perikanan juga diundang untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan sejumlah investor asing yang digunakan untuk mengembangkan sektor pengolahan perikanan di kawasan perairan Natuna.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, 4 Agustus 2016, menyebutkan, investor tersebut antara lain perusahaan dari Rusia yang disebut bakal membangun fasilitas pendingin atau "cold storage" untuk penyimpanan ikan yang ditangkap nelayan.
Investor asal Rusia tersebut, ujar Menteri Susi, bakal bekerja sama dengan pihak di dalam negeri seperti Perindo untuk mengelola komoditas perikanan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saya khawatir PMA (penanaman modal asing) yang berinvestasi untuk pintu masuk guna mendapatkan fasilitas yang lain," kata Ono Surono di Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan ada investor dari negeri Eropa Timur yang rencananya akan membuka "cold storage" atau fasilitas pendingin untuk menyimpan ikan.
Menurut Ono, aneh bila ada investor asing yang hanya membuat "cold storage" tetapi hanya untuk kapasitas sekitar 400 ton.
"Berapa sih nilainya, hanya sekitar Rp2 miliar. Masak perusahaan Indonesia tidak ada yang mampu," katanya.
Dia tidak ingin perusahaan asing yang bekerja dan badan usaha di Indonesia hanya mendapatkan semacam "fee"-nya saja.
Untuk itu, Ono juga mengusulkan agar sejumlah BUMN Perikanan juga diundang untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan sejumlah investor asing yang digunakan untuk mengembangkan sektor pengolahan perikanan di kawasan perairan Natuna.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, 4 Agustus 2016, menyebutkan, investor tersebut antara lain perusahaan dari Rusia yang disebut bakal membangun fasilitas pendingin atau "cold storage" untuk penyimpanan ikan yang ditangkap nelayan.
Investor asal Rusia tersebut, ujar Menteri Susi, bakal bekerja sama dengan pihak di dalam negeri seperti Perindo untuk mengelola komoditas perikanan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016