Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menyerap aspirasi para kelompok tani nelayan andalan (KTNA) di daaerah itu, untuk memahami permasalahan yang dihadapi para petani dan nelayan dalam menjaga ketahanan pangan.
"Kegiatan sarasehan itu mempunyai tujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi para petani di lapangan serta untuk membahas masalah-masalah yang mencakup usaha tani dan nelayan," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung Dewa Made Apramana, di Mangupura, Senin.
Dalam pelaksanaan pengawasan dan perbaikan pembangunan pertanian ke depannya, lanjut Dewa Apramana, perlu adanya hubungan timbal balik antara kelompok tani dan pemerintah.
Apramana menambahkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dan evaluasi untuk pemberdayaan kelompok tani di Badung.
"Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas dalam RPJMD Semesta Berencana dan sektor pertanian di Badung saat ini masih berada di bawah sektor pariwisata," katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan kepada para kelompok tani di Kabupaten Badung segera mengambil langkah-langkah untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada, sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatannya.
Ketua KTNA Kabupaten Badung I Made Suparsa mengatakan, ada beberapa rekomendasi dari hasil diskusi kecil yang diinginkan kelompok tani diantaranya mengembalikan Kecamatan Petang sebagai penghasil pisang dan rempah-rempah.
Selanjutnya, pengembangan tanaman buah sesuai dengan potensi wilayah dalam mendukung desa wisata agro sehingga buah lokal semakin digemari oleh masyarakat.
"Perlu adanya sentra-sentra pengolahan hasil pertanian sehingga petani tidak dirugikan, adanya jaringan pemasaran yang pasti dengan memberdayakan toserba yang ada," ujarnya.
Selain itu, Perlu adanya penataan lahan sekitar jembatan Tukad Bangkung untuk kepentingan agrowisata yang presentatif, adanya pengawasan yang ketat dengan maraknya kegiatan galian C di daerah kecamatan Petang, mengingat Petang sebagai daerah resapan air.
Pemberdayaan kelompok tani melalui bintek dengan program dari hulu sampai hilir dan ada tenaga pendampingan. "Perbaikan saluran irigasi yang berkelanjutan, subsidi pajak lahan produktif, adanya tindakan tegas pelanggar jalur hijau," ujarnya.
Kemudian, pemberdayaan perusahaan yang memakai bahan baku dari alam, pemberdayaan kelompok penghasil pupuk organik, pemberdayaan tenaga penyuluh swadaya, adanya aturan atau prioritas anggaran di desa untuk kegiatan ekonomi produktif.
"Dan terakhir penataan usaha pembenihan rakyat maupun lembaga lewat pasar di areal Pemkab Badung," ujarnya.
Dalam acara itu, turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Badung I.G.A Sudaratmaja, Kabag Perekonomian Dewa Joni Astabrata, kelompok tani se-Kabupaten Badung. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kegiatan sarasehan itu mempunyai tujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi para petani di lapangan serta untuk membahas masalah-masalah yang mencakup usaha tani dan nelayan," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Badung Dewa Made Apramana, di Mangupura, Senin.
Dalam pelaksanaan pengawasan dan perbaikan pembangunan pertanian ke depannya, lanjut Dewa Apramana, perlu adanya hubungan timbal balik antara kelompok tani dan pemerintah.
Apramana menambahkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dan evaluasi untuk pemberdayaan kelompok tani di Badung.
"Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas dalam RPJMD Semesta Berencana dan sektor pertanian di Badung saat ini masih berada di bawah sektor pariwisata," katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan kepada para kelompok tani di Kabupaten Badung segera mengambil langkah-langkah untuk menciptakan dan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada, sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatannya.
Ketua KTNA Kabupaten Badung I Made Suparsa mengatakan, ada beberapa rekomendasi dari hasil diskusi kecil yang diinginkan kelompok tani diantaranya mengembalikan Kecamatan Petang sebagai penghasil pisang dan rempah-rempah.
Selanjutnya, pengembangan tanaman buah sesuai dengan potensi wilayah dalam mendukung desa wisata agro sehingga buah lokal semakin digemari oleh masyarakat.
"Perlu adanya sentra-sentra pengolahan hasil pertanian sehingga petani tidak dirugikan, adanya jaringan pemasaran yang pasti dengan memberdayakan toserba yang ada," ujarnya.
Selain itu, Perlu adanya penataan lahan sekitar jembatan Tukad Bangkung untuk kepentingan agrowisata yang presentatif, adanya pengawasan yang ketat dengan maraknya kegiatan galian C di daerah kecamatan Petang, mengingat Petang sebagai daerah resapan air.
Pemberdayaan kelompok tani melalui bintek dengan program dari hulu sampai hilir dan ada tenaga pendampingan. "Perbaikan saluran irigasi yang berkelanjutan, subsidi pajak lahan produktif, adanya tindakan tegas pelanggar jalur hijau," ujarnya.
Kemudian, pemberdayaan perusahaan yang memakai bahan baku dari alam, pemberdayaan kelompok penghasil pupuk organik, pemberdayaan tenaga penyuluh swadaya, adanya aturan atau prioritas anggaran di desa untuk kegiatan ekonomi produktif.
"Dan terakhir penataan usaha pembenihan rakyat maupun lembaga lewat pasar di areal Pemkab Badung," ujarnya.
Dalam acara itu, turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Badung I.G.A Sudaratmaja, Kabag Perekonomian Dewa Joni Astabrata, kelompok tani se-Kabupaten Badung. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016