Jakarta (Antara Bali) - Pakar komunikasi politik dari Universitas Bengkulu Lely Arrianie menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tengah mencari bentuk pas dari rasionalisasi pegawai negeri sipil (PNS).
"Selama ini Jokowi-JK tengah mencari bentuk bagaimana agar semua kebijakan yang berkaitan dengan PNS bisa dirasionalisasikan dengan tidak merugikan mereka yang sudah menjadi PNS," ujar Lely saat dimintai pandangannya, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan jalan yang ditempuh pemerintahan Jokowi dalam menekan jumlah PNS adalah dengan cara menambah PNS hanya apabila ada PNS yang melakukan pensiun dini.
Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta itu menilai tidak mudah bagi pemerintah saat ini memutus rantai birokrasi berbasis sumber daya manusia menjadi ke teknologi. Hal itu pun sulit dilakukan pemerintahan sebelum Jokowi.
Namun demikian Lely memandang saat ini upaya pemerintah dalam menata PNS sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan pemerintah tengah menggenjot efektivitas jumlah PNS.
Salah satunya dengan kebijakan rasionalisasi PNS yang akan dibiarkan berjalan secara otomatis.
Pemerintah menekankan setiap dua orang PNS pensiun akan digantikan oleh satu PNS baru. Sehingga birokrasi akan ramping dengan sendirinya karena pegawai yang diterima lebih sedikit dan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
Pemerintah juga tengah menata penyebaran PNS agar tidak semuanya menumpuk di kota besar, sementara di daerah perbatasan kekurangan pegawai.
Sementara itu sejalan dengan angan pemerintah mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, Menteri Asman mengatakan pemerintah saat ini sedang menyusun program-program pelatihan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS), yang difokuskan pada peningkatan kemampuan PNS di bidang teknologi informasi.
Dikatakan Asman penerapan "e-government" tidak dapat dihindari, mengingat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan. Untuk itu, sektor birokrasi memerlukan SDM yang mendukung program pemerintah tersebut.
Menteri Asman mengatakan akan memberdayakan semua lembaga pelatihan termasuk Lembaga Administrasi Negara guna melatih PNS melek teknologi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Selama ini Jokowi-JK tengah mencari bentuk bagaimana agar semua kebijakan yang berkaitan dengan PNS bisa dirasionalisasikan dengan tidak merugikan mereka yang sudah menjadi PNS," ujar Lely saat dimintai pandangannya, di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan jalan yang ditempuh pemerintahan Jokowi dalam menekan jumlah PNS adalah dengan cara menambah PNS hanya apabila ada PNS yang melakukan pensiun dini.
Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta itu menilai tidak mudah bagi pemerintah saat ini memutus rantai birokrasi berbasis sumber daya manusia menjadi ke teknologi. Hal itu pun sulit dilakukan pemerintahan sebelum Jokowi.
Namun demikian Lely memandang saat ini upaya pemerintah dalam menata PNS sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan pemerintah tengah menggenjot efektivitas jumlah PNS.
Salah satunya dengan kebijakan rasionalisasi PNS yang akan dibiarkan berjalan secara otomatis.
Pemerintah menekankan setiap dua orang PNS pensiun akan digantikan oleh satu PNS baru. Sehingga birokrasi akan ramping dengan sendirinya karena pegawai yang diterima lebih sedikit dan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
Pemerintah juga tengah menata penyebaran PNS agar tidak semuanya menumpuk di kota besar, sementara di daerah perbatasan kekurangan pegawai.
Sementara itu sejalan dengan angan pemerintah mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik, Menteri Asman mengatakan pemerintah saat ini sedang menyusun program-program pelatihan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS), yang difokuskan pada peningkatan kemampuan PNS di bidang teknologi informasi.
Dikatakan Asman penerapan "e-government" tidak dapat dihindari, mengingat perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara signifikan. Untuk itu, sektor birokrasi memerlukan SDM yang mendukung program pemerintah tersebut.
Menteri Asman mengatakan akan memberdayakan semua lembaga pelatihan termasuk Lembaga Administrasi Negara guna melatih PNS melek teknologi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016