Manado (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah
dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan target seluruh bidang tanah di
Indonesia bersertifikat pada 2024.
"Semuanya harus bareng-bareng, bersinergi gubernur, bupati, pemerintah pusat agar (program) ini cepat selesai," kata Presiden dalam acara penyerahan 1.051 sertifikat di Kantor Bupati Minahasa Utara, Selasa.
Jokowi mengungkapkan bahwa program nasional sertifikat tanah ini sudah berjalan 35 tahun namun baru mencapai 46 persen dari total bidang tanah di seluruh Indonesia.
"Separuhnya saja belum sampai, maka telah saya targetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun depan minimal 5 juta sertifikat dikeluarkan, tahun depannya 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta, sehingga 2025 seluruh Indonesia sudah pegang sertifikat," katanya.
Jokowi juga mengingatkan Gubernur Sulawesi Selatan dn seluruh bupati/walikota di Sulut mempercepat pelaksanaan program nasional sertifikat tanah ini.
"Di Sulawesi Utara baru 24 persen yang bersertifikat, yang 76 persen diselesaikan, harus ngebut," kata Presiden.
Presiden mengakui bahwa lambatnya penyelesaian program sertifikat tanah nasional ini terkendala kekurangan juru ukur dan juru data.
"Kalau dari PNS tidak cukup, ngak apa-apa diambil dari luar diberi kompetesi karena juru ukurnya kurang 10 ribu orang. Kalau tidak dipenuhi dari luar kapanpun urusan sertifikat tanah tidak akan selesai-selesai," kata Jokowi.
Presiden berharap tambahan tenaga juru ukur dan juru data ini sudah mendapatkan tambahan sehingga pengukuran sebagai syarat sertifikat tanah dapat segera diselesaikan dan waktunya tidak terlalu lama.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan di Sulawesi Utara ini memiliki 1.809.000 bidang tanah, namun baru 409.000 bidang yang bersertifikat.
"Masih ada 1.400.000 bidang tanah yang belum terdaftar (bersertifikat) atau 76 persen," kata Sofyan Djalil saat pidato laporan kepada Presiden.
Untuk itu, katanya, perlu ada dukungan dari gubernur, bupati/walikota di seluruh Sulawesi Utara untuk menyelesaikan 76 persen bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut.
Sofyan Djalil mengungkapkan 1.051 sertifikat yang dibagikan pada Selasa ini berasal dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Semuanya harus bareng-bareng, bersinergi gubernur, bupati, pemerintah pusat agar (program) ini cepat selesai," kata Presiden dalam acara penyerahan 1.051 sertifikat di Kantor Bupati Minahasa Utara, Selasa.
Jokowi mengungkapkan bahwa program nasional sertifikat tanah ini sudah berjalan 35 tahun namun baru mencapai 46 persen dari total bidang tanah di seluruh Indonesia.
"Separuhnya saja belum sampai, maka telah saya targetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang tahun depan minimal 5 juta sertifikat dikeluarkan, tahun depannya 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta, sehingga 2025 seluruh Indonesia sudah pegang sertifikat," katanya.
Jokowi juga mengingatkan Gubernur Sulawesi Selatan dn seluruh bupati/walikota di Sulut mempercepat pelaksanaan program nasional sertifikat tanah ini.
"Di Sulawesi Utara baru 24 persen yang bersertifikat, yang 76 persen diselesaikan, harus ngebut," kata Presiden.
Presiden mengakui bahwa lambatnya penyelesaian program sertifikat tanah nasional ini terkendala kekurangan juru ukur dan juru data.
"Kalau dari PNS tidak cukup, ngak apa-apa diambil dari luar diberi kompetesi karena juru ukurnya kurang 10 ribu orang. Kalau tidak dipenuhi dari luar kapanpun urusan sertifikat tanah tidak akan selesai-selesai," kata Jokowi.
Presiden berharap tambahan tenaga juru ukur dan juru data ini sudah mendapatkan tambahan sehingga pengukuran sebagai syarat sertifikat tanah dapat segera diselesaikan dan waktunya tidak terlalu lama.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan di Sulawesi Utara ini memiliki 1.809.000 bidang tanah, namun baru 409.000 bidang yang bersertifikat.
"Masih ada 1.400.000 bidang tanah yang belum terdaftar (bersertifikat) atau 76 persen," kata Sofyan Djalil saat pidato laporan kepada Presiden.
Untuk itu, katanya, perlu ada dukungan dari gubernur, bupati/walikota di seluruh Sulawesi Utara untuk menyelesaikan 76 persen bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut.
Sofyan Djalil mengungkapkan 1.051 sertifikat yang dibagikan pada Selasa ini berasal dari 10 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016