Denpasar (Antara Bali) - Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali menilai jumlah penyuluh pertanian lapangan di daerah itu sudah ideal untuk menjalankan tugasnya dalam meningkatkan pengetahuan petani.
"Di Bali `kan jumlahnya sudah berlebihan, karena di daerah kami total ada 716 desa/kelurahan, sedangkan jumlah PPL yang ada 762 orang. Itu artinya, dalam satu desa ada yang hingga dua PPL," kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, mengacu pada aturan yang ada, idealnya dalam satu desa ada satu penyuluh pertanian lapangan (PPL), sedangkan untuk di Bali sendiri, jumlahnya sudah berlebihan. Pihaknya mencatat jumlah PPL yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 576 orang dan penyuluh kontrak 186 orang.
Wisnuardhana menambahkan, relatif selama ini tidak ada kendala yang dihadapi PPL dalam menjalankan tugas. Selain dari sisi jumlah, mereka juga telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Pihaknya pun sudah sering berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar memperhatikan hak-hak yang sepatutnya diterima oleh PPL.
"Tentu hak-haknya harus diperhatikan. Mereka `kan pejabat fungsional, seharusnya para PPL mendapatkan tunjangan fungsional, biaya operasional dan sebagainya," ujarnya.
Sedangkan yang berhak untuk mengevaluasi kinerja PPL, lanjut dia, adalah pemerintah kabupaten/kota karena mereka berada di bawah kewenangan pemkab dan pemkot. "Mungkin saja ada PPL yang kinerjanya bagus sekali dan ada yang masih kurang," ucapnya.
Untuk mendukung upaya ketahanan pangan di Bali, selain ada PPL, dari sisi kelembagaan juga didukung keberadaan 1.559 subak sawah (lahan basah), dan 812 subak abian (lahan kering). Ada pula tenaga pengamat organisme pengganggu tumbuhan (POPT) sebanyak 71 orang dan petugas perbenihan tanaman (PBT) sebanyak 25 orang.
Dalam menghasilkan produk pertanian yang mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, Pemprov Bali telah melakukan berbagai program seperti Upaya Khusus (Upsus) swasembada pangan padi, jagung dan kedelai, program pengembangan agribisnis, serta program pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi yang diharapkan sampai akhir 2016 akan ada 632 unit Simantri.
Program Upsus swasembada pangan pada 2016 difokuskan pada kegiatan perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 19.200 hektare gerakan tanam jajar legowo padi dan subsidi pupuk serta benih. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja juga telah disalurkan bantuan 231 traktor roda dua, 50 power treser dan 48 combine harvester mini (mesin pemanen ukuran kecil). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Di Bali `kan jumlahnya sudah berlebihan, karena di daerah kami total ada 716 desa/kelurahan, sedangkan jumlah PPL yang ada 762 orang. Itu artinya, dalam satu desa ada yang hingga dua PPL," kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, mengacu pada aturan yang ada, idealnya dalam satu desa ada satu penyuluh pertanian lapangan (PPL), sedangkan untuk di Bali sendiri, jumlahnya sudah berlebihan. Pihaknya mencatat jumlah PPL yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 576 orang dan penyuluh kontrak 186 orang.
Wisnuardhana menambahkan, relatif selama ini tidak ada kendala yang dihadapi PPL dalam menjalankan tugas. Selain dari sisi jumlah, mereka juga telah melaksanakan kewajiban dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Pihaknya pun sudah sering berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar memperhatikan hak-hak yang sepatutnya diterima oleh PPL.
"Tentu hak-haknya harus diperhatikan. Mereka `kan pejabat fungsional, seharusnya para PPL mendapatkan tunjangan fungsional, biaya operasional dan sebagainya," ujarnya.
Sedangkan yang berhak untuk mengevaluasi kinerja PPL, lanjut dia, adalah pemerintah kabupaten/kota karena mereka berada di bawah kewenangan pemkab dan pemkot. "Mungkin saja ada PPL yang kinerjanya bagus sekali dan ada yang masih kurang," ucapnya.
Untuk mendukung upaya ketahanan pangan di Bali, selain ada PPL, dari sisi kelembagaan juga didukung keberadaan 1.559 subak sawah (lahan basah), dan 812 subak abian (lahan kering). Ada pula tenaga pengamat organisme pengganggu tumbuhan (POPT) sebanyak 71 orang dan petugas perbenihan tanaman (PBT) sebanyak 25 orang.
Dalam menghasilkan produk pertanian yang mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, Pemprov Bali telah melakukan berbagai program seperti Upaya Khusus (Upsus) swasembada pangan padi, jagung dan kedelai, program pengembangan agribisnis, serta program pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi yang diharapkan sampai akhir 2016 akan ada 632 unit Simantri.
Program Upsus swasembada pangan pada 2016 difokuskan pada kegiatan perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani seluas 19.200 hektare gerakan tanam jajar legowo padi dan subsidi pupuk serta benih. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja juga telah disalurkan bantuan 231 traktor roda dua, 50 power treser dan 48 combine harvester mini (mesin pemanen ukuran kecil). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016