Mangupura (Antara Bali) - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta menginginkan segenap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di daerah itu memiliki inovasi nyata dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
"Dalam rapat kerja membahas APBD Perubahan 2016 ini, semata-mata sebagai upaya evaluasi tentang kegiatan yang sudah berjalan selama ini," ujar Bupati Giri Prasta di Mangupura, Jumat.
Menurut dia, tujuan dari rapat tersebut untuk memberikan masukan dan saran terkait produk APBD peribahan dan APBD induk yang harus pro rakyat.
Terkait rencana perombakan organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya menilai kemungkinan akan terjadi penambahan instansi badan baru di daerah itu, seperti Badan Keuangan dan Aset, Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung. Termasuk ada usulan penambahaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
"Sebelumnya OPD di Badung berjumlah 34 unit. Namun, kemungkinan akan bertambah menjadi 36 OPD," katanya,
Upaya perombakan OPD ini, berdasarkan amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, terkait rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), pihaknya mengakui belum turunyan Permendagri. Namun, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk penamaan UPT itu.
"Untuk kepastiannya kita menunggu hasil sidang paripurna DPRD Badung yang dijadwalkan, Senin (5/9) mendatang," katanya.
Dalam rapat kerja itu, dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, didampingi wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Rapat juga dihadiri segenap pimpinan SKPD dan seluruh anggota dewan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Dalam rapat kerja membahas APBD Perubahan 2016 ini, semata-mata sebagai upaya evaluasi tentang kegiatan yang sudah berjalan selama ini," ujar Bupati Giri Prasta di Mangupura, Jumat.
Menurut dia, tujuan dari rapat tersebut untuk memberikan masukan dan saran terkait produk APBD peribahan dan APBD induk yang harus pro rakyat.
Terkait rencana perombakan organisasi perangkat daerah (OPD), pihaknya menilai kemungkinan akan terjadi penambahan instansi badan baru di daerah itu, seperti Badan Keuangan dan Aset, Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung. Termasuk ada usulan penambahaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
"Sebelumnya OPD di Badung berjumlah 34 unit. Namun, kemungkinan akan bertambah menjadi 36 OPD," katanya,
Upaya perombakan OPD ini, berdasarkan amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, terkait rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT), pihaknya mengakui belum turunyan Permendagri. Namun, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk penamaan UPT itu.
"Untuk kepastiannya kita menunggu hasil sidang paripurna DPRD Badung yang dijadwalkan, Senin (5/9) mendatang," katanya.
Dalam rapat kerja itu, dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, didampingi wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Rapat juga dihadiri segenap pimpinan SKPD dan seluruh anggota dewan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016