Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Pariwisata RI bekerja sama dengan CTRIP`S, sebuah online biro perjalanan wisata terbesar di China menggelar kegiatan lokakarya di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Kegiatan workshop tersebut merupakan salah satu komitmen kerja sama Kementerian Pariwisata dengan CTRIP, yang diselenggarakan di Bali dan Jakarta dengan sasaran mampu mendatangkan 200.000 wisatawan China ke Indonesia.
Upaya itu merupakan salah satu strategi promosi pariwisata Indonesia dalam mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara Pasar China yang jumlahnya mencapai 1.700.000 di tahun 2016.
Untuk itu telah melakukan kerja sama dengan CTRIP, dengan sasaran wisatawan China yang berkunjung ke Indonesia, termasuk Bali semakin meningkat setiap tahunnya.
Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi Pariwisata Dr. Ir. Wayan Koster, MM yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali membuka kegiatan tersebut didampingi Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata Ratna Suranti.
Selain itu juga hadir Marketing Manager CTRIP Ms. Jey Hua, dan Global Ad Sales Manager CTRIP, Ms. Cindy Dai, perwakilan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, Diah Sastri, dan Ketua Bali Tourism Promotion Board, Ida Bagus Parta Adnyana.
Kegiatan tersebut melibatkan 118 peserta perwakilan pelaku industri pariwisata di Bali yang terdiri atas ASITA, PHRI, biro perjalanan wisata dan komponen pariwisata lainnya.
Wayan Koster mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu strategi Komisi X DPR RI dan Kementerian Pariwisata dalam menggerakkan pembangunan pariwisata di seluruh Indonesia.
DPR RI bersama Pemerintah telah merancang suatu kebijakan yang dipayungi dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah cukup memadai.
Dari segi kebijakan baik itu pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran, produk, dan infrastruktur pendukung pariwisata, telah dirancang secara komprehensif dalam setiap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
"Kami telah mendorong Pemerintah untuk mengubah cara pandang dalam mengelola kebijakan kepariwisataan, hal ini sejalan dengan meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat," kata Wayan Koster.
Oleh sebab itu Pemerintah sekarang harus mengubah cara pandang dari suatu regulator dan suatu operator yang dari dulu bersifat sentralistik, dimana yang membuat regulasi adalah Pemerintah dan yang melaksanakan regulasi tersebut juga Pemerintah, sehingga lembaga- lembaga yang ada di masyarakat juga mempunyai tanggung jawab, kemampuan untuk membangun dunia pariwisata.
Untuk itu sekarang lebih mengintensifkan suatu pola agar Pemerintah mengurangi peran dan fungsi sebagai operator. Tugas Pemerintah adalah menempatkan diri sebagai regulator, dan fasilitator, di dalam mengoperasikan kebijakan serta mampu melihat potensi yang ada di masyarakat untuk diajak bersinergi, ujar Wayan Koster. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Kegiatan workshop tersebut merupakan salah satu komitmen kerja sama Kementerian Pariwisata dengan CTRIP, yang diselenggarakan di Bali dan Jakarta dengan sasaran mampu mendatangkan 200.000 wisatawan China ke Indonesia.
Upaya itu merupakan salah satu strategi promosi pariwisata Indonesia dalam mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara Pasar China yang jumlahnya mencapai 1.700.000 di tahun 2016.
Untuk itu telah melakukan kerja sama dengan CTRIP, dengan sasaran wisatawan China yang berkunjung ke Indonesia, termasuk Bali semakin meningkat setiap tahunnya.
Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi Pariwisata Dr. Ir. Wayan Koster, MM yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali membuka kegiatan tersebut didampingi Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata Ratna Suranti.
Selain itu juga hadir Marketing Manager CTRIP Ms. Jey Hua, dan Global Ad Sales Manager CTRIP, Ms. Cindy Dai, perwakilan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, Diah Sastri, dan Ketua Bali Tourism Promotion Board, Ida Bagus Parta Adnyana.
Kegiatan tersebut melibatkan 118 peserta perwakilan pelaku industri pariwisata di Bali yang terdiri atas ASITA, PHRI, biro perjalanan wisata dan komponen pariwisata lainnya.
Wayan Koster mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu strategi Komisi X DPR RI dan Kementerian Pariwisata dalam menggerakkan pembangunan pariwisata di seluruh Indonesia.
DPR RI bersama Pemerintah telah merancang suatu kebijakan yang dipayungi dengan Peraturan Perundang-undangan yang sudah cukup memadai.
Dari segi kebijakan baik itu pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran, produk, dan infrastruktur pendukung pariwisata, telah dirancang secara komprehensif dalam setiap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
"Kami telah mendorong Pemerintah untuk mengubah cara pandang dalam mengelola kebijakan kepariwisataan, hal ini sejalan dengan meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat," kata Wayan Koster.
Oleh sebab itu Pemerintah sekarang harus mengubah cara pandang dari suatu regulator dan suatu operator yang dari dulu bersifat sentralistik, dimana yang membuat regulasi adalah Pemerintah dan yang melaksanakan regulasi tersebut juga Pemerintah, sehingga lembaga- lembaga yang ada di masyarakat juga mempunyai tanggung jawab, kemampuan untuk membangun dunia pariwisata.
Untuk itu sekarang lebih mengintensifkan suatu pola agar Pemerintah mengurangi peran dan fungsi sebagai operator. Tugas Pemerintah adalah menempatkan diri sebagai regulator, dan fasilitator, di dalam mengoperasikan kebijakan serta mampu melihat potensi yang ada di masyarakat untuk diajak bersinergi, ujar Wayan Koster. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016