Jakarta (Antara Bali) - Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk menanggapi berbagai tantangan kontemporer bidang HAM yang dihadapi masyarakat global dalam acara dialog HAM ke-6 yang diadakan di Brussel, Belgia pada akhir pekan.
Sejumlah tantangan global seperti hak para migran, isu "violent extremism", akses terhadap keadilan dan kebijakan penghukuman, mobilitas dan pembebasan visa "schengen" bagi WNI, hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan, serta HAM dan bisnis telah dibahas dalam suasana keterbukaan dan bersahabat, ujar Sekretaris Pertama KBRI Brussel Devdy Risa kepada Antara di Jakarta, Minggu.
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri mengatakan masyarakat internasional menghadapi tantangan global di bidang HAM yang jauh lebih besar dan kompleks.
Untuk itu, Indonesia atau UE mengedepankan dialog yang tulus dan kerja sama konstruktif sebagai kunci keberhasilan kerja sama dan efektivitas kerja berbagai forum multilateral, ujarnya.
Dalam Dialog HAM RI dan UE ke-6 di Brussel, kedua delegasi sepakat untuk tingkatkan kerja sama HAM di berbagai isu HAM tematik di tingkat nasional, regional dan multilateral.Pelaksanaan dialog ini sangat tepat waktu di tengah ketidakpastian dan maraknya aksi kekerasan di Eropa, pasca migrasi massal dan referendum Brexit lalu yang telah menjadi tantangan tersendiri bagi UE.
KH Hasyim Muzadi yang juga berpartisipasi dalam dialog secara langsung menyampaikan bahwa Indonesia juga korban aksi radikal dan teroris. Pasca amandemen Konstitusi di awal reformasi Indonesia telah menyediakan ruang kebebasan yang lebih leluasa dan memungkinkan ruang bagi infiltrasi ideologi, nilai-nilai radikalisme dan terorisme, serta hate speech berbasis agama.
Indonesia terus menerapkan berbagai kebijakan dari pendekatan dasar dengan counter narativeteologis dan idelogis Pancasila, penegakan hukum serta upaya represif.
Delegasi UE menunjukan perhatian terhadap pendekatan basis dan berharap agar kerja sama dialog antar-agama, anti-terorisme dan deradikalisasi dapat terus dikembangkan. Selain membahas kerja sama HAM multilateral, kedua delegasi sepakat untuk memajukan kerja sama topik bisnis dan HAM, termasuk pertukaran informasi terkait praktik illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia dan melibatkan negara-negara lain.
Anggota Satgas 115 yang ikut menjadi delegasi dialog HAM RI-UE, Yunus Husein, mengatakan Uni Eropa menaruh perhatian terhadap kebijakan baru Indonesia yang memperkuat penghormatan HAM dalam industri perikanan.
Kedua delegasi mengkritisi meningkatnya politisisasi dan pertentangan antar Negara yang berlangsung diberbagai forum PBB, termasuk Dewan HAM PBB. Hal ini menyulitkan tercapainya konsensus global dalam merespon tantangan HAM global. Lebih lanjut EU dan Indonesia menentang keras upaya memecah belah Negara atau penyalahgunaan forum PBB yang melemahkan prinsip kedaulatan Negara dan Piagam PBB.
Untuk itu, Indonesia mendorong konsistensi pemajuan dialog dan kerjasama serta sense of ownership yang inklusif dalam meningkatkan kapasitas Negara dan forum terkait dalam penanganan masalah HAM.
Dialog berlangsung antara delegasi Indonesia beranggotakan wakil-wakil Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM serta KBRI Brussel, sementara wakil Uni Eropa terdiri atas European External Action Service, Komisi Perdagangan, Komisi Perikanan dan Maritim, dan delegasi negara anggota UE. Dialog berikutnya akan diselenggarakan di Indonesia tahun depan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Sejumlah tantangan global seperti hak para migran, isu "violent extremism", akses terhadap keadilan dan kebijakan penghukuman, mobilitas dan pembebasan visa "schengen" bagi WNI, hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan, serta HAM dan bisnis telah dibahas dalam suasana keterbukaan dan bersahabat, ujar Sekretaris Pertama KBRI Brussel Devdy Risa kepada Antara di Jakarta, Minggu.
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri mengatakan masyarakat internasional menghadapi tantangan global di bidang HAM yang jauh lebih besar dan kompleks.
Untuk itu, Indonesia atau UE mengedepankan dialog yang tulus dan kerja sama konstruktif sebagai kunci keberhasilan kerja sama dan efektivitas kerja berbagai forum multilateral, ujarnya.
Dalam Dialog HAM RI dan UE ke-6 di Brussel, kedua delegasi sepakat untuk tingkatkan kerja sama HAM di berbagai isu HAM tematik di tingkat nasional, regional dan multilateral.Pelaksanaan dialog ini sangat tepat waktu di tengah ketidakpastian dan maraknya aksi kekerasan di Eropa, pasca migrasi massal dan referendum Brexit lalu yang telah menjadi tantangan tersendiri bagi UE.
KH Hasyim Muzadi yang juga berpartisipasi dalam dialog secara langsung menyampaikan bahwa Indonesia juga korban aksi radikal dan teroris. Pasca amandemen Konstitusi di awal reformasi Indonesia telah menyediakan ruang kebebasan yang lebih leluasa dan memungkinkan ruang bagi infiltrasi ideologi, nilai-nilai radikalisme dan terorisme, serta hate speech berbasis agama.
Indonesia terus menerapkan berbagai kebijakan dari pendekatan dasar dengan counter narativeteologis dan idelogis Pancasila, penegakan hukum serta upaya represif.
Delegasi UE menunjukan perhatian terhadap pendekatan basis dan berharap agar kerja sama dialog antar-agama, anti-terorisme dan deradikalisasi dapat terus dikembangkan. Selain membahas kerja sama HAM multilateral, kedua delegasi sepakat untuk memajukan kerja sama topik bisnis dan HAM, termasuk pertukaran informasi terkait praktik illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia dan melibatkan negara-negara lain.
Anggota Satgas 115 yang ikut menjadi delegasi dialog HAM RI-UE, Yunus Husein, mengatakan Uni Eropa menaruh perhatian terhadap kebijakan baru Indonesia yang memperkuat penghormatan HAM dalam industri perikanan.
Kedua delegasi mengkritisi meningkatnya politisisasi dan pertentangan antar Negara yang berlangsung diberbagai forum PBB, termasuk Dewan HAM PBB. Hal ini menyulitkan tercapainya konsensus global dalam merespon tantangan HAM global. Lebih lanjut EU dan Indonesia menentang keras upaya memecah belah Negara atau penyalahgunaan forum PBB yang melemahkan prinsip kedaulatan Negara dan Piagam PBB.
Untuk itu, Indonesia mendorong konsistensi pemajuan dialog dan kerjasama serta sense of ownership yang inklusif dalam meningkatkan kapasitas Negara dan forum terkait dalam penanganan masalah HAM.
Dialog berlangsung antara delegasi Indonesia beranggotakan wakil-wakil Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM serta KBRI Brussel, sementara wakil Uni Eropa terdiri atas European External Action Service, Komisi Perdagangan, Komisi Perikanan dan Maritim, dan delegasi negara anggota UE. Dialog berikutnya akan diselenggarakan di Indonesia tahun depan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016