Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan agar tahun ini bisa merekrut sebanyak 311 formasi pegawai negeri sipil ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Ada 311 yang kami usulkan. Tetapi biasanya keputusan Menpan paling 50 persen, tidak seluruhnya diterima karena harus diverifikasi, harus dipertimbangkan kebutuhan, personel yang sudah ada dan kebutuhan di daerah lain," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dari formasi yang diusulkan tersebut mayoritas untuk calon abdi negara yang akan bertugas di bidang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Pihaknya mengajukan formasi lebih dari 300 itu sesuai dengan jumlah pegawai Pemprov Bali yang rata-rata pensiun setiap tahunnya berkisar antara 200-300 orang.
"Kami mengusulkan `zero growth` atau pertumbuhan pegawainya nol karena menyesuaikan dengan jumlah yang pensiun. Jika rekrutmen itu tidak dilakukan, lama kelamaan akan habis pegawai Pemprov Bali," ucapnya sembari mengatakan total jumlah PNS di lingkungan pemprov setempat saat ini sekitar 6.200 orang.
Rochineng menambahkan, berdasarkan hasil rapat kerja nasional dengan Kemenpan RB, memang dinyatakan akan ada rekrutmen PNS untuk 2016. "Tetapi bulan apa kami tidak tahu. Diperkirakan bulan Juli," ujarnya.
Di sisi lain, terkait dengan wacana rasionalisasi pegawai yang sempat disampaikan oleh pemerintah pusat, kata Rochineng, belum menjadi kebijakan nasional. Menurut dia, rasionalisasi atau "pemangkasan" pegawai itu tidak satu-satunya cara untuk meringankan beban pemerintah.
Dia berpandangan, untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai, harus dimulai dengan rekrutmen yang bagus. Memang proses rekrutmen selama ini sudah bagus, tetapi masih perlu dimantapkan.
"Demikian juga menuju SDM yang berintegritas dan profesional, harus diawali dengan kajian kinerja dan prestasi dulu," ucap Rochineng. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Ada 311 yang kami usulkan. Tetapi biasanya keputusan Menpan paling 50 persen, tidak seluruhnya diterima karena harus diverifikasi, harus dipertimbangkan kebutuhan, personel yang sudah ada dan kebutuhan di daerah lain," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dari formasi yang diusulkan tersebut mayoritas untuk calon abdi negara yang akan bertugas di bidang pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Pihaknya mengajukan formasi lebih dari 300 itu sesuai dengan jumlah pegawai Pemprov Bali yang rata-rata pensiun setiap tahunnya berkisar antara 200-300 orang.
"Kami mengusulkan `zero growth` atau pertumbuhan pegawainya nol karena menyesuaikan dengan jumlah yang pensiun. Jika rekrutmen itu tidak dilakukan, lama kelamaan akan habis pegawai Pemprov Bali," ucapnya sembari mengatakan total jumlah PNS di lingkungan pemprov setempat saat ini sekitar 6.200 orang.
Rochineng menambahkan, berdasarkan hasil rapat kerja nasional dengan Kemenpan RB, memang dinyatakan akan ada rekrutmen PNS untuk 2016. "Tetapi bulan apa kami tidak tahu. Diperkirakan bulan Juli," ujarnya.
Di sisi lain, terkait dengan wacana rasionalisasi pegawai yang sempat disampaikan oleh pemerintah pusat, kata Rochineng, belum menjadi kebijakan nasional. Menurut dia, rasionalisasi atau "pemangkasan" pegawai itu tidak satu-satunya cara untuk meringankan beban pemerintah.
Dia berpandangan, untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai, harus dimulai dengan rekrutmen yang bagus. Memang proses rekrutmen selama ini sudah bagus, tetapi masih perlu dimantapkan.
"Demikian juga menuju SDM yang berintegritas dan profesional, harus diawali dengan kajian kinerja dan prestasi dulu," ucap Rochineng. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016