Denpasar (Antara Bali) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengaku sangat terkesan dan mengapresiasi pencapaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Bali.
"Apa yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Bali sudah sangat bagus dan layak untuk ditiru daerah lain, mengingat masih ada daerah lain yang inflasinya sangat tinggi sehingga sangat berpengaruh terhdap pertumbuhan ekonomi makronya," kata Adiningsih dalam kunjungan ke Pemprov Bali, di Denpasar, Jumat.
TPID Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Bali saat ini telah mencapai hasil yang sangat memuaskan terbukti dalam mengendalikan inflasi di Bali yang mencapai 2,75 persen di akhir tahun 2015 yang merupakan inflasi terendah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Adiningsih juga mengingatkan dalam pantauannya, ada abeberapa daerah yang notabene minoritas muslim malah para pedagangnya ikut ikutan menaikkan harga komoditas tersebut sehingga menyebabkan terjadinya inflasi yang sangat tinggi di bulan puasa dan ia meminta TPID Bali turut memperhatikannya.
Karena hal-hal seperti itulah yang nantinya akan memengaruhi ekonomi makro dan meningkatkan inflasi yang berujung pada krisis ekonomi. Ia juga menyarankan agar dalam pengendalian inflasi tersebut tidak terjadi perbedaan data yang nantinya akan menghambat proses pengendalian tersebut dan juga pembuatan kebijakan yang solid.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan hasil yang telah diraih saat ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, Bulog dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga menjelaskan inflasi yang terjadi di Bali sangat dipengaruhi oleh sektor tersier seperti pariwisata selain sektor primer dan sekunder yang juga memiliki peranan penting dalam menyumbang inflasi.
Menurut Sudikerta, dengan kondisi inflasi yang rendah dan stabil tersebut, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bali menjadi semakin baik yakni 6,04 persen di triwulan II tahun 2016.
Ia memaparkan beberapa langkah yang saat ini rutin dilaksanakan oleh TPID Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi diantaranya dengan membuat road map penanggulangan terhadap komoditi yang nantinya akan berpeluang meningkatkan inflasi.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa TPID Provinsi Bali juga rutin melaksanakan sidak dan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga komoditi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal-hal tersebut, menurutnya sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sebagai konsumen dan juga para distributor sehingga dengan demikian harga komoditi tersebut mampu untuk dikendalikan guna menekan pertumbuhan inflasi di wilayah Bali.
Sudikerta juga tidak memungkiri terkadang di bulan- bulan tertentu, inflasi di Bali menjadi sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan faktor alam dan cuaca yang terkadang tidak mendukung dalam pendistribusian dan juga jalur distribusi yang masih dibilang memakan waktu yang cukup lama sebagai akibat dari kurang mendukungnya infrastruktur yang ada di Bali serta kurangnya peraturan yang mendukung kinerja dari TPID tersebut.
Oleh karena hal tersebut, ia sangat mengharapkan agar pihak pusat memperhatikan pembangunan infrastruktur yang akan dibuat di Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Apa yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Bali sudah sangat bagus dan layak untuk ditiru daerah lain, mengingat masih ada daerah lain yang inflasinya sangat tinggi sehingga sangat berpengaruh terhdap pertumbuhan ekonomi makronya," kata Adiningsih dalam kunjungan ke Pemprov Bali, di Denpasar, Jumat.
TPID Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Bali saat ini telah mencapai hasil yang sangat memuaskan terbukti dalam mengendalikan inflasi di Bali yang mencapai 2,75 persen di akhir tahun 2015 yang merupakan inflasi terendah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Adiningsih juga mengingatkan dalam pantauannya, ada abeberapa daerah yang notabene minoritas muslim malah para pedagangnya ikut ikutan menaikkan harga komoditas tersebut sehingga menyebabkan terjadinya inflasi yang sangat tinggi di bulan puasa dan ia meminta TPID Bali turut memperhatikannya.
Karena hal-hal seperti itulah yang nantinya akan memengaruhi ekonomi makro dan meningkatkan inflasi yang berujung pada krisis ekonomi. Ia juga menyarankan agar dalam pengendalian inflasi tersebut tidak terjadi perbedaan data yang nantinya akan menghambat proses pengendalian tersebut dan juga pembuatan kebijakan yang solid.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan hasil yang telah diraih saat ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, Bulog dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga menjelaskan inflasi yang terjadi di Bali sangat dipengaruhi oleh sektor tersier seperti pariwisata selain sektor primer dan sekunder yang juga memiliki peranan penting dalam menyumbang inflasi.
Menurut Sudikerta, dengan kondisi inflasi yang rendah dan stabil tersebut, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Bali menjadi semakin baik yakni 6,04 persen di triwulan II tahun 2016.
Ia memaparkan beberapa langkah yang saat ini rutin dilaksanakan oleh TPID Provinsi Bali dalam mengendalikan inflasi diantaranya dengan membuat road map penanggulangan terhadap komoditi yang nantinya akan berpeluang meningkatkan inflasi.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa TPID Provinsi Bali juga rutin melaksanakan sidak dan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga komoditi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal-hal tersebut, menurutnya sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sebagai konsumen dan juga para distributor sehingga dengan demikian harga komoditi tersebut mampu untuk dikendalikan guna menekan pertumbuhan inflasi di wilayah Bali.
Sudikerta juga tidak memungkiri terkadang di bulan- bulan tertentu, inflasi di Bali menjadi sangat tinggi, hal tersebut dikarenakan faktor alam dan cuaca yang terkadang tidak mendukung dalam pendistribusian dan juga jalur distribusi yang masih dibilang memakan waktu yang cukup lama sebagai akibat dari kurang mendukungnya infrastruktur yang ada di Bali serta kurangnya peraturan yang mendukung kinerja dari TPID tersebut.
Oleh karena hal tersebut, ia sangat mengharapkan agar pihak pusat memperhatikan pembangunan infrastruktur yang akan dibuat di Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016