Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Nasional
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Istana Merdeka,
Kamis.
"Tadi Presiden menerima ADKASI yang melaporkan akan mengadakan Rakernas pada Agustus dan Presiden menyetujui akan datang," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai mendampingi Presiden bertemu dengan Pengurus ADKASI di Istana Merdeka.
Tjahjo mengatakan Presiden juga menerima usulan ADKASI untuk mengadakan forum dialog guna menyerap aspirasi yang muncul dari bawah berdasarkan penglihatan, pencermatan para pimpinan DPRD.
Sekjen ADKASI Agus Solihin saat konferensi pers mengatakan ADKASI terdiri 417 kabupaten dan anggotanya sekitar 17.652 anggota DPRD.
Agus mengatakan Rakernas ADKASI yang rencananya diadakan pada Agustus di Kabupaten Pelalawan, Riau, akan diikuti seluruh anggota dan akan mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk duduk rembuk nasional dalam rangka Rakernas ini.
Dia juga mengatakan dalam pertemuan ini pihaknya meminta forum dialog untuk menggali asprisai dari bawah.
"Selama ini Presiden itu ketika meminta masukan-masukan dari daerah, hanya mengundang para bupati dan wali kota. Kami tadi mengusulkan kalau bisa untuk meminta masukan dari daerah di undang para pimpinan DPRD seluruh Indonesia dan Presiden tapi menjanjikan Insya Allah pimpinan DPRD akan diundang nanti," ungkapnya.
Agus mengatakan DPRD bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, jadi bisa memberikan masukan-masukan soal perkembangan pembangunan di daerah kepada Presiden.
"Sudah diapresiasi oleh Presiden dan Insya Allah nanti para pimpinan DPRD seluruh Indonesia dimintai masukan tentang pembangunan nasional tentang program yang selama ini digulirkan oleh pemerintah," kata Agus.
Ketua DPRD Kabupaten Tegal ini juga menyampaikan masukan kepada Presiden soal sinkronisasi pembangunan di daerah, karena seringkali ada tumpang tindih aturan-aturan antara pusat dengan daerah.
"Contoh di daerah Papua, soal dana desa masuk ke APBD, sehingga jika satu Bupati itu tidak suka desa tersebut maka dana desa dikurangi dananya tidak seperti janji pemerintah pusat Rp1 miliar," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Tadi Presiden menerima ADKASI yang melaporkan akan mengadakan Rakernas pada Agustus dan Presiden menyetujui akan datang," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo seusai mendampingi Presiden bertemu dengan Pengurus ADKASI di Istana Merdeka.
Tjahjo mengatakan Presiden juga menerima usulan ADKASI untuk mengadakan forum dialog guna menyerap aspirasi yang muncul dari bawah berdasarkan penglihatan, pencermatan para pimpinan DPRD.
Sekjen ADKASI Agus Solihin saat konferensi pers mengatakan ADKASI terdiri 417 kabupaten dan anggotanya sekitar 17.652 anggota DPRD.
Agus mengatakan Rakernas ADKASI yang rencananya diadakan pada Agustus di Kabupaten Pelalawan, Riau, akan diikuti seluruh anggota dan akan mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk duduk rembuk nasional dalam rangka Rakernas ini.
Dia juga mengatakan dalam pertemuan ini pihaknya meminta forum dialog untuk menggali asprisai dari bawah.
"Selama ini Presiden itu ketika meminta masukan-masukan dari daerah, hanya mengundang para bupati dan wali kota. Kami tadi mengusulkan kalau bisa untuk meminta masukan dari daerah di undang para pimpinan DPRD seluruh Indonesia dan Presiden tapi menjanjikan Insya Allah pimpinan DPRD akan diundang nanti," ungkapnya.
Agus mengatakan DPRD bersentuhan dengan masyarakat secara langsung, jadi bisa memberikan masukan-masukan soal perkembangan pembangunan di daerah kepada Presiden.
"Sudah diapresiasi oleh Presiden dan Insya Allah nanti para pimpinan DPRD seluruh Indonesia dimintai masukan tentang pembangunan nasional tentang program yang selama ini digulirkan oleh pemerintah," kata Agus.
Ketua DPRD Kabupaten Tegal ini juga menyampaikan masukan kepada Presiden soal sinkronisasi pembangunan di daerah, karena seringkali ada tumpang tindih aturan-aturan antara pusat dengan daerah.
"Contoh di daerah Papua, soal dana desa masuk ke APBD, sehingga jika satu Bupati itu tidak suka desa tersebut maka dana desa dikurangi dananya tidak seperti janji pemerintah pusat Rp1 miliar," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016