Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanti mengemukakan menemukan Mobil Penyedia Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang terbengkalai, setelah melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah.
Menurut Evita, di Jakarta, Rabu, Komisi I DPR telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat untuk mengecek informasi yang beredar di media dan adanya laporan masyarakat terkait terbengkalai mobil-mobil yang seharusnya dimanfaatkan untuk Program MPLIK.
"Karena adanya informasi yang kami baca di media, juga karena kami menerima pengaduan ada mobil-mobil MPLIK yang ditempatkan di sawah, kami pun mencari tahu," katanya lagi.
Komisi I DPR menemukan bahwa unit mobil-mobil MPLIK itu tidak hanya terbengkalai di Kalimantan Barat, tapi juga di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.
Komisi I, menurut Evita, memandang penting kunjungan dan hasil temuan itu. Hal ini karena Komisi I akan melakukan pembenahan dan evaluasi Program "universal service obligation" (USO).
"Kami bertemu dengan pemda-pemda bagaimana program pusat ke daerah sebaiknya dilakukan dan sekaligus untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya," katanya lagi.
Menurutnya, hal itu demi memperbaiki Program USO.
Anggota Komisi I dalam kunjungannya tersebut sudah bertemu dengan para kepala daerah dan juga kepala-kepala Dinas Kominfo di daerah, serta mendapatkan banyak informasi tentang Program PLIK dan MPLIK.
"Sekarang kami mau membicarakan dengan Kementerian Kominfo terutama terkait mobil-mobil MPLIK tersebut akan dipergunakan untuk apa ke depannya, karena sesuai kontrak seharusnya mobil-mobil tersebut setelah empat tahun harus menjadi milik pemerintah daerah setempat," katanya pula.
Evita menyayangkan bahwa program yang sebenarnya sangat baik ini pada pelaksanaannya belum dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah.
"Sebenarnya proyek bagus, program bagus, namun perencanaan dan koordinasi tidak matang dengan pengawasan lemah. Ke depan kami harapkan hal ini tidak terjadi lagi karena anggaran yang digunakan tidak sedikit," kata dia.
Evita melihat meski ada mobil MPLIK terbengkalai di tengah sawah, masih lebih baik daripada Program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dengan semua peralatan yang dibeli sudah tidak ada jejaknya.
"Kalau Program MPLIK kita melihat barangnya masih ada, tapi kalau yang PLIK semuanya sudah tidak ada lagi. Banyak yang sudah dipindahtangankan," katanya.
"Untuk Program MPLIK kalau mobilnya masih bagus dan peralatan masih ada, kami usulkan agar kendaraan ini dialokasikan dan dipakai untuk pengembangan UKM atau pertanian," katanya pula. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Menurut Evita, di Jakarta, Rabu, Komisi I DPR telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat untuk mengecek informasi yang beredar di media dan adanya laporan masyarakat terkait terbengkalai mobil-mobil yang seharusnya dimanfaatkan untuk Program MPLIK.
"Karena adanya informasi yang kami baca di media, juga karena kami menerima pengaduan ada mobil-mobil MPLIK yang ditempatkan di sawah, kami pun mencari tahu," katanya lagi.
Komisi I DPR menemukan bahwa unit mobil-mobil MPLIK itu tidak hanya terbengkalai di Kalimantan Barat, tapi juga di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.
Komisi I, menurut Evita, memandang penting kunjungan dan hasil temuan itu. Hal ini karena Komisi I akan melakukan pembenahan dan evaluasi Program "universal service obligation" (USO).
"Kami bertemu dengan pemda-pemda bagaimana program pusat ke daerah sebaiknya dilakukan dan sekaligus untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya," katanya lagi.
Menurutnya, hal itu demi memperbaiki Program USO.
Anggota Komisi I dalam kunjungannya tersebut sudah bertemu dengan para kepala daerah dan juga kepala-kepala Dinas Kominfo di daerah, serta mendapatkan banyak informasi tentang Program PLIK dan MPLIK.
"Sekarang kami mau membicarakan dengan Kementerian Kominfo terutama terkait mobil-mobil MPLIK tersebut akan dipergunakan untuk apa ke depannya, karena sesuai kontrak seharusnya mobil-mobil tersebut setelah empat tahun harus menjadi milik pemerintah daerah setempat," katanya pula.
Evita menyayangkan bahwa program yang sebenarnya sangat baik ini pada pelaksanaannya belum dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah.
"Sebenarnya proyek bagus, program bagus, namun perencanaan dan koordinasi tidak matang dengan pengawasan lemah. Ke depan kami harapkan hal ini tidak terjadi lagi karena anggaran yang digunakan tidak sedikit," kata dia.
Evita melihat meski ada mobil MPLIK terbengkalai di tengah sawah, masih lebih baik daripada Program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dengan semua peralatan yang dibeli sudah tidak ada jejaknya.
"Kalau Program MPLIK kita melihat barangnya masih ada, tapi kalau yang PLIK semuanya sudah tidak ada lagi. Banyak yang sudah dipindahtangankan," katanya.
"Untuk Program MPLIK kalau mobilnya masih bagus dan peralatan masih ada, kami usulkan agar kendaraan ini dialokasikan dan dipakai untuk pengembangan UKM atau pertanian," katanya pula. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016