Beijing (Antara Bali) - Menteri Pariwisata Arif Yahya mengungkapkan komitmen Indonesia dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan terutama aspek lingkungan, menempati posisi 130 dari 144 negara.
"Itulah penilaian dunia. Sangat memalukan. Kita dinilai tidak peka terhadap lingkungan dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan," katanya, menjawab Antara usai rangkaian kunjungan kerjanya di Beijing, 19-20 Mei 2016.
Dalam kunjungan kerjanya di Beijing, Menteri Arif Yahya menghadiri Konferensi Pertama Dunia Pariwisata untuk Pembangunan, yang dihadiri 600 perwakilan pejabat dan pelaku industri pariwisata dari 107 negara.
Sekjen PBB Ban Ki Moon dalam sambutan singkat yang dibacakan, menyampaikan pariwisata merupakan industri yang melibatkan seluruh aspek sosial ekonomi, pelestarian budaya, mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus jembatan untuk saling pengertian antarmasyarakat dunia.
Terkait komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan, Kemenpar telah bekerjasama dengan organisasi pariwisata dunia (UNWTO).
"Termasuk juga dengan `Global Sustainable Tourism Council (GSTC), yang akan menerbitkan `Sustainable Tourism Certificate (STC)," ungkap Menteri Arif.
Kemenpar juga sudah menetapkan tiga wilayah sebagai proyek percontohan pembangunan pariwisata berkelanjutan, yakni Pangandaran (Jawa Barat), Kulonprogo (Yogyakarta) dan Mandalika (Lombok).
"Tim UNWTO telah datang langsung ke tiga lokasi tersebut dan diharapkan pada tahun ini juga Indonesia telah memiliki sertifikat pembangunan pariwisata berkelanjutan berdasarkan kriteria atau standar GSTC. Kalau kita mau maju, ya standar kita juga harus standar global," katanya.
Arif menambahkan sertifikasi tersebut kemudian akan diberlakukan di sepuluh destinasi utama yang telah ditetapkan untuk secara bertahap diterapkan secara menyeluruh di seluruh destinasi wisata lain di Indonesia.
"Sehingga Indonesia diharapkan dapat memperbaiki performa pembangunan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan, ramah secara sosial dan mensejahterakan masyarakat secara ekonomi," tuturnya.
GSTC menetapkan empat kriteria pembangunan pariwisata berkelanjutan yakni manajemen berkelanjutan, dampak sosial ekonomi, dampak budaya dan dampak lingkungan antara lain mencakup konsumsi sumber daya alam, polusi, konservasi keragaman hayati dan lanskap.
Industri pariwisata Indonesia berdasar data Kemenpar RI, memberikan kontribusi sebesar sembilan persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2014.
Pada 2019 kontribusi pariwisata terhadap PDB ditargetkan mencapai 15 persen dengan nilai Rp275 triliun, dengan kontribusi terhadap kesempatan kerja 13 juta orang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Itulah penilaian dunia. Sangat memalukan. Kita dinilai tidak peka terhadap lingkungan dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan," katanya, menjawab Antara usai rangkaian kunjungan kerjanya di Beijing, 19-20 Mei 2016.
Dalam kunjungan kerjanya di Beijing, Menteri Arif Yahya menghadiri Konferensi Pertama Dunia Pariwisata untuk Pembangunan, yang dihadiri 600 perwakilan pejabat dan pelaku industri pariwisata dari 107 negara.
Sekjen PBB Ban Ki Moon dalam sambutan singkat yang dibacakan, menyampaikan pariwisata merupakan industri yang melibatkan seluruh aspek sosial ekonomi, pelestarian budaya, mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus jembatan untuk saling pengertian antarmasyarakat dunia.
Terkait komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan, Kemenpar telah bekerjasama dengan organisasi pariwisata dunia (UNWTO).
"Termasuk juga dengan `Global Sustainable Tourism Council (GSTC), yang akan menerbitkan `Sustainable Tourism Certificate (STC)," ungkap Menteri Arif.
Kemenpar juga sudah menetapkan tiga wilayah sebagai proyek percontohan pembangunan pariwisata berkelanjutan, yakni Pangandaran (Jawa Barat), Kulonprogo (Yogyakarta) dan Mandalika (Lombok).
"Tim UNWTO telah datang langsung ke tiga lokasi tersebut dan diharapkan pada tahun ini juga Indonesia telah memiliki sertifikat pembangunan pariwisata berkelanjutan berdasarkan kriteria atau standar GSTC. Kalau kita mau maju, ya standar kita juga harus standar global," katanya.
Arif menambahkan sertifikasi tersebut kemudian akan diberlakukan di sepuluh destinasi utama yang telah ditetapkan untuk secara bertahap diterapkan secara menyeluruh di seluruh destinasi wisata lain di Indonesia.
"Sehingga Indonesia diharapkan dapat memperbaiki performa pembangunan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan, ramah secara sosial dan mensejahterakan masyarakat secara ekonomi," tuturnya.
GSTC menetapkan empat kriteria pembangunan pariwisata berkelanjutan yakni manajemen berkelanjutan, dampak sosial ekonomi, dampak budaya dan dampak lingkungan antara lain mencakup konsumsi sumber daya alam, polusi, konservasi keragaman hayati dan lanskap.
Industri pariwisata Indonesia berdasar data Kemenpar RI, memberikan kontribusi sebesar sembilan persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2014.
Pada 2019 kontribusi pariwisata terhadap PDB ditargetkan mencapai 15 persen dengan nilai Rp275 triliun, dengan kontribusi terhadap kesempatan kerja 13 juta orang. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016