Denpasar (Antara Bali) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah dan instansi terkait membuat kebijakan atau regulasi yang mempermudah generasi muda menjadi wirausaha.
"Pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang merangsang pemuda menjadi pengusaha," kata Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara di kawasan regional Asia Tenggara untuk persentase jumlah pengusaha.
Dia menyebutkan Indonesia baru memiliki 1,5 persen pengusaha dari total sekitar 240 juta jumlah penduduk Tanah Air.
Sementara itu Indonesia masih membutuhkan sekitar 1,7 juta pengusaha untuk mencapai angka dua persen.
Sedangkan di negara ASEAN seperti Singapura tercatat sebanyak tujuh persen, Malaysia (lima persen), Thailand (4,5 persen), dan Vietnam (3,3 persen) jumlah pengusahanya.
Pola pikir sebagian besar generasi muda yang lebih dominan menjadi karyawan dan ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) harus digiring menjadi pengusaha.
Selain itu syarat memeroleh kredit dari perbankan, kata dia, juga dinilai memberatkan karena harus menyertakan neraca selama tiga tahun, rekening koran enam bulan terakhir dan adanya agunan sebesar 120 persen.
"Bagaimana mungkin generasi mudah menjadi pengusaha. Orang yang baru selesai kuliah, boro-boro memiliki agunan, kos saja belum bayar," katanya.
Pihaknya mendorong Rancangan Undang-Undang terkait Kewirausahaan mengakomodir kemudahan bagi generasi muda yang ingin menjadi pengusaha.
Saat ini pihaknya tengah merancang program Jambore Hipmi-Perguruan Tinggi ASEAN yang digelar di Jawa Barat pada 20 Mei 2016 untuk menumbuhkan wirausaha muda yang dimulai dari kampus. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang merangsang pemuda menjadi pengusaha," kata Ketua Umum Hipmi, Bahlil Lahadalia di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara di kawasan regional Asia Tenggara untuk persentase jumlah pengusaha.
Dia menyebutkan Indonesia baru memiliki 1,5 persen pengusaha dari total sekitar 240 juta jumlah penduduk Tanah Air.
Sementara itu Indonesia masih membutuhkan sekitar 1,7 juta pengusaha untuk mencapai angka dua persen.
Sedangkan di negara ASEAN seperti Singapura tercatat sebanyak tujuh persen, Malaysia (lima persen), Thailand (4,5 persen), dan Vietnam (3,3 persen) jumlah pengusahanya.
Pola pikir sebagian besar generasi muda yang lebih dominan menjadi karyawan dan ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) harus digiring menjadi pengusaha.
Selain itu syarat memeroleh kredit dari perbankan, kata dia, juga dinilai memberatkan karena harus menyertakan neraca selama tiga tahun, rekening koran enam bulan terakhir dan adanya agunan sebesar 120 persen.
"Bagaimana mungkin generasi mudah menjadi pengusaha. Orang yang baru selesai kuliah, boro-boro memiliki agunan, kos saja belum bayar," katanya.
Pihaknya mendorong Rancangan Undang-Undang terkait Kewirausahaan mengakomodir kemudahan bagi generasi muda yang ingin menjadi pengusaha.
Saat ini pihaknya tengah merancang program Jambore Hipmi-Perguruan Tinggi ASEAN yang digelar di Jawa Barat pada 20 Mei 2016 untuk menumbuhkan wirausaha muda yang dimulai dari kampus. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016