Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali mengingatkan berbagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Pulau Dewata agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolanya.
"Kami melihat masih ada kelemahan dalam pengelolaan LPD, dari sisi SDM utamanya menyangkut kejujuran dan transparansi dari pengurus maupun karyawan LPD," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menyampaikan sambutan pada Rapat Evaluasi Kinerja LPD Tahun 2015, di Denpasar, Senin.
Di samping itu, tambah dia, pengawasan internal oleh bendesa desa pakraman (pimpinan desa adat) juga perlu terus diperkuat.
"Pengurus LPD, Badan Kerja Sama LPD dan Lembaga Pemberdayaan LPD kami harapkan selalu menjalin komunikasi dengan semua pihak untuk penguatan LPD ke depan dengan mendorong bangkitnya LPD yang macet melalui dana perlindungan LPD," ucapnya.
Di sisi lain, Sudikerta mengharapkan masyarakat "desa pakraman" atau desa adat selaku pemilik LPD agar tetap bijaksana dalam menanggapi isu-isu yang berkembang karena LPD sebagai lembaga keuangan sangat rentan terhadap isu.
Selain itu, dia juga menyatakan bangga LPD dalam kurun waktu 31 tahun telah mampu bertahan hidup dan menunjukkan perkembangan yang pesat hingga mencapai jumlah 1.433 LPD dengan menyerap tenaga kerja 7.811 orang dan total aset lebih dari Rp14,69 triliun.
"Perkembangan yang terjadi ini menunjukkan keberadaan LPD memang dibutuhkan oleh desa pakraman karena telah mampu memberikan manfaat sosial ekonomi bagi warga desa dan mendukung pembangunan desa," ujarnya.
Pemprov Bali sendiri, lanjut Sudikerta, tetap berkomitmen untuk melindungi LPD sebagai lembaga keuangan komunitas milik desa pakraman yang diatur berdasarkan hukum adat di masing-masing desa, dikukuhkan dalam Perda Provinsi Bali dan Pergub tentang LPD.
"Kami juga mendukung proses penguatan LPD sehingga menjadi badan usaha yang sehat, kuat, tangguh dan produktif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali pada umumnya," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami melihat masih ada kelemahan dalam pengelolaan LPD, dari sisi SDM utamanya menyangkut kejujuran dan transparansi dari pengurus maupun karyawan LPD," kata Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menyampaikan sambutan pada Rapat Evaluasi Kinerja LPD Tahun 2015, di Denpasar, Senin.
Di samping itu, tambah dia, pengawasan internal oleh bendesa desa pakraman (pimpinan desa adat) juga perlu terus diperkuat.
"Pengurus LPD, Badan Kerja Sama LPD dan Lembaga Pemberdayaan LPD kami harapkan selalu menjalin komunikasi dengan semua pihak untuk penguatan LPD ke depan dengan mendorong bangkitnya LPD yang macet melalui dana perlindungan LPD," ucapnya.
Di sisi lain, Sudikerta mengharapkan masyarakat "desa pakraman" atau desa adat selaku pemilik LPD agar tetap bijaksana dalam menanggapi isu-isu yang berkembang karena LPD sebagai lembaga keuangan sangat rentan terhadap isu.
Selain itu, dia juga menyatakan bangga LPD dalam kurun waktu 31 tahun telah mampu bertahan hidup dan menunjukkan perkembangan yang pesat hingga mencapai jumlah 1.433 LPD dengan menyerap tenaga kerja 7.811 orang dan total aset lebih dari Rp14,69 triliun.
"Perkembangan yang terjadi ini menunjukkan keberadaan LPD memang dibutuhkan oleh desa pakraman karena telah mampu memberikan manfaat sosial ekonomi bagi warga desa dan mendukung pembangunan desa," ujarnya.
Pemprov Bali sendiri, lanjut Sudikerta, tetap berkomitmen untuk melindungi LPD sebagai lembaga keuangan komunitas milik desa pakraman yang diatur berdasarkan hukum adat di masing-masing desa, dikukuhkan dalam Perda Provinsi Bali dan Pergub tentang LPD.
"Kami juga mendukung proses penguatan LPD sehingga menjadi badan usaha yang sehat, kuat, tangguh dan produktif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali pada umumnya," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016