Sukabumi, Jawa Barat (Antara Bali) - Anggota Komisi XI DPR, Herry
Gunawan, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dicantumkan di KTP untuk mempermudah dalam pelacakan wajib
pajak.
"Selama ini wajib pajak sulit dilacak, karena banyak alamat NPWP dan KTP nya tidak singkron sehingga petugas sulit melacak keberadan wajib pajak itu," kata Gunawan, di Sukabumi, Kamis.
Menurut dia, usulan tersebut sudah dibahas di tingkat komisi dan dalam waktu dekat akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat.
"Angka kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya masih sangat rendah, contohnya di Sukabumi. Walaupun penerimaan pajaknya terbesar di Jawa Barat, tetapi tingkat kesadarannya terburuk di Jawa Barat," tambah dia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Selama ini wajib pajak sulit dilacak, karena banyak alamat NPWP dan KTP nya tidak singkron sehingga petugas sulit melacak keberadan wajib pajak itu," kata Gunawan, di Sukabumi, Kamis.
Menurut dia, usulan tersebut sudah dibahas di tingkat komisi dan dalam waktu dekat akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat.
Sehingga
dengan ada NPWP di KTP diharapkan bisa mendongkrak pemasukan negara
dari sektor pajak dan untuk meminimalisasikan wajib pajak tidak membayar
kewajibannya setiap tahun.
Ia pun mempunyai rencana progam itu akan diluncurkan pertama kali di Sukabumi, Jawa Barat, sebagai daerah proyek percontohan. Selama ini, petugas pajak kesulitan menelusuri para wajib pajaknya sehingga penerimaan pajak setiap tahunnya tidak selalu mencapai target.
Bahkan, politisi Partai Gerindra ini pesimistis target penerimaan pajak pada tahun ini sebanyak Rp1.500 triliun bisa tercapai. Banyak pihak memperkirakan capaian perolehan pajak 2016 ini cuma Rp1.300 triliun saja.
Ia pun mempunyai rencana progam itu akan diluncurkan pertama kali di Sukabumi, Jawa Barat, sebagai daerah proyek percontohan. Selama ini, petugas pajak kesulitan menelusuri para wajib pajaknya sehingga penerimaan pajak setiap tahunnya tidak selalu mencapai target.
Bahkan, politisi Partai Gerindra ini pesimistis target penerimaan pajak pada tahun ini sebanyak Rp1.500 triliun bisa tercapai. Banyak pihak memperkirakan capaian perolehan pajak 2016 ini cuma Rp1.300 triliun saja.
"Angka kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya masih sangat rendah, contohnya di Sukabumi. Walaupun penerimaan pajaknya terbesar di Jawa Barat, tetapi tingkat kesadarannya terburuk di Jawa Barat," tambah dia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016