Denpasar (Antara Bali) - Tim Pengendali Inflasi Daerah Bali meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemantauan harga komoditas penyumbang inflasi di kabupaten/kota daerah setempat yang dimuat dalam Sistem Infomasi Harga Komoditas Strategis (SiGapura).
"Tugas para kontributor SiGapura mencapai dan mempertahankan inflasi yang rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Wakil Ketua TPID Bali Dewi Setyowati di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, pelatihan yang diberikan meliputi pembangunan kapasitas SDM yang berperan dalam sistem yang diluncurkan sejak 11 Februari 2015 itu.
Sejak diluncurkan, sistem itu telah berhasil memantau pergerakan harga 73 komoditas penyumbang inflasi di 17 pasar di Bali.
Kontributor data pada laman SiGapura tersebut adalah dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian Perdagangan yang ada di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Pelatihan tersebut juga menjawab kendala selama ini dalam pengelolaan SiGapura di antaranya keterbatasan SDM pelaksana pemantauan dan pencatatan harga di lapangan.
Selain itu, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan di beberapa daerah dinilai masih perlu mendapat perhatian untuk mendukung proses data terbaru dalam Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) itu.
"Sehingga penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi perlu menjadi prioritas," imbuhnya.
Dewi yang juga Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali itu bersama Pemerintah Provinsi Bali berencana terus mengembangkan PIHPS di Pulau Dewata antara lain melalui penambahan fitur harga produsen, penyempurnaan pemasukan data dalam jaringan, dan penguatan pembiayaan operasional TPID termasuk SiGapura.
Dengan tersedianya penambahan informasi data harga pada level produsen diharapkan dapat mengurangi ketimpangan informasi harga komoditas baik di level produsen dan konsumen yang akhirnya dapat memberikan manfaat bagi para petani, peternak, nelayan, dan konsumen.
Selain itu diharapkan dapat menjadi piranti pengendalian inflasi khususnya bagi TPID dan pengambil kebijakan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta yang hadir dalam pelatihan itu mengharapkan para kontributor dapat meningkatkan kapasitas, menjaga kelengkapan dan keakuratan data terbaru.
Dalam kesempatan itu, mantan Wakil Bupati Badung itu juga memberikan bantuan 10 laptop untuk mendukung operasional data terbaru PIHPS dengan sebutan SiGapura tersebut.
SiGapura merupakan pusat informasi yang mengintegrasikan data harga yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku ekonomi di Bali, baik petani, pedagang maupun konsumen yang sangat memerlukan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok sehari-hari.
Sistem itu juga ditujukan sebagai salah satu alat deteksi dini bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan inflasi di Bali.
Melalui laman www.sigapura.org, masyarakat juga bisa mengakses laman tersebut diharapkan dapat mengetahui harga pangan terkini, guna menghindari ketimpangan harga. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Tugas para kontributor SiGapura mencapai dan mempertahankan inflasi yang rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Wakil Ketua TPID Bali Dewi Setyowati di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, pelatihan yang diberikan meliputi pembangunan kapasitas SDM yang berperan dalam sistem yang diluncurkan sejak 11 Februari 2015 itu.
Sejak diluncurkan, sistem itu telah berhasil memantau pergerakan harga 73 komoditas penyumbang inflasi di 17 pasar di Bali.
Kontributor data pada laman SiGapura tersebut adalah dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perindustrian Perdagangan yang ada di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Pelatihan tersebut juga menjawab kendala selama ini dalam pengelolaan SiGapura di antaranya keterbatasan SDM pelaksana pemantauan dan pencatatan harga di lapangan.
Selain itu, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan di beberapa daerah dinilai masih perlu mendapat perhatian untuk mendukung proses data terbaru dalam Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) itu.
"Sehingga penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi perlu menjadi prioritas," imbuhnya.
Dewi yang juga Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali itu bersama Pemerintah Provinsi Bali berencana terus mengembangkan PIHPS di Pulau Dewata antara lain melalui penambahan fitur harga produsen, penyempurnaan pemasukan data dalam jaringan, dan penguatan pembiayaan operasional TPID termasuk SiGapura.
Dengan tersedianya penambahan informasi data harga pada level produsen diharapkan dapat mengurangi ketimpangan informasi harga komoditas baik di level produsen dan konsumen yang akhirnya dapat memberikan manfaat bagi para petani, peternak, nelayan, dan konsumen.
Selain itu diharapkan dapat menjadi piranti pengendalian inflasi khususnya bagi TPID dan pengambil kebijakan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta yang hadir dalam pelatihan itu mengharapkan para kontributor dapat meningkatkan kapasitas, menjaga kelengkapan dan keakuratan data terbaru.
Dalam kesempatan itu, mantan Wakil Bupati Badung itu juga memberikan bantuan 10 laptop untuk mendukung operasional data terbaru PIHPS dengan sebutan SiGapura tersebut.
SiGapura merupakan pusat informasi yang mengintegrasikan data harga yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku ekonomi di Bali, baik petani, pedagang maupun konsumen yang sangat memerlukan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok sehari-hari.
Sistem itu juga ditujukan sebagai salah satu alat deteksi dini bagi para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengendalikan inflasi di Bali.
Melalui laman www.sigapura.org, masyarakat juga bisa mengakses laman tersebut diharapkan dapat mengetahui harga pangan terkini, guna menghindari ketimpangan harga. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016