Amlapura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali, menggelar kegiatan pelatihan verifikasi pendataan buta aksara sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertempat di Aula Gedung UKM Center, Amlapura.
"Pemerintah daerah harus memberi perhatian besar terhadap pemberantasan buta aksara. Pemberantasan buta aksara merupakan perwujudan salah satu amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III I Wayan Supandhi di Amlapura, Rabu.
Supandhi menyatakan, tidak pernah ada kehidupan yang cerdas di tengah masyarakat, jika mereka tidak mengenal aksara. Kondisi seperti itupun, nantinya tidak akan mampu menghadirkan kehidupan yang sejahtera.
"Pemberantasan buta aksara pada dasarnya adalah upaya meningkatkan kemampuan baca dan tulis," ujar dia.
Menurut dia, penduduk penyandang buta aksara di Kabupaten Karangasem pada tahun 2016, masih cukup tinggi dan tersebar di delapan kecamatan. Penyandang buta aksara itu rata-rata tinggal di pedesaan dan termasuk masyarakat yang tertinggal serta miskin.
"Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap mental pembaharuan dan pembangunan," ucap Supandhi.
Akibatnya, ucap dia, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas. Penyebabnya adalah masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai, sehingga sulit meningkatkan kualitas hidup.
Dia melanjutkan, pendataan penduduk buta aksara di Kabupaten Karangasem tahun ini menyasar dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Sidemen dan Manggis. Kecamatan yang lainnya telah dilaksanakan pendataan pada bulan November 2015.
Terkait dengan itu, Supandhi sangat mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya untuk terus meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dalam upaya meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem melalui pemberantasan buta aksara.
Di antaranya, melalui peningkatan rata-rata lama sekolah lewat berbagai program, baik itu pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan lainnya.
Diharapkan, dari kegiatan pelatihan verifikasi pendataan buta aksara ini, dapat diketahui jumlah penyandang buta aksara yang ada di Kabupaten Karangasem beserta identitasnya. Terutama untuk kelompok umur 15 sampai dengan 59 tahun.
"Data yang didapat nantinya akan digunakan oleh pemerintah dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan penuntasan program buta aksara dan program-progam lainnya yang terkait dengan hal itu," katanya.
Dia menegaskan, berdasar data BPS 2013, penilaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem berada pada peringkat IX, dengan nilai IPM 68,47 dan merupakan terendah di Bali.
"Senang atau tidak, hal itu menunjukkan ketertinggalan dalam perjuangan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kita harus berupaya mengejar ketertinggalan," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pemerintah daerah harus memberi perhatian besar terhadap pemberantasan buta aksara. Pemberantasan buta aksara merupakan perwujudan salah satu amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III I Wayan Supandhi di Amlapura, Rabu.
Supandhi menyatakan, tidak pernah ada kehidupan yang cerdas di tengah masyarakat, jika mereka tidak mengenal aksara. Kondisi seperti itupun, nantinya tidak akan mampu menghadirkan kehidupan yang sejahtera.
"Pemberantasan buta aksara pada dasarnya adalah upaya meningkatkan kemampuan baca dan tulis," ujar dia.
Menurut dia, penduduk penyandang buta aksara di Kabupaten Karangasem pada tahun 2016, masih cukup tinggi dan tersebar di delapan kecamatan. Penyandang buta aksara itu rata-rata tinggal di pedesaan dan termasuk masyarakat yang tertinggal serta miskin.
"Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap mental pembaharuan dan pembangunan," ucap Supandhi.
Akibatnya, ucap dia, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas. Penyebabnya adalah masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai, sehingga sulit meningkatkan kualitas hidup.
Dia melanjutkan, pendataan penduduk buta aksara di Kabupaten Karangasem tahun ini menyasar dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Sidemen dan Manggis. Kecamatan yang lainnya telah dilaksanakan pendataan pada bulan November 2015.
Terkait dengan itu, Supandhi sangat mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya untuk terus meningkatkan penyelenggaraan kegiatan dalam upaya meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karangasem melalui pemberantasan buta aksara.
Di antaranya, melalui peningkatan rata-rata lama sekolah lewat berbagai program, baik itu pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan lainnya.
Diharapkan, dari kegiatan pelatihan verifikasi pendataan buta aksara ini, dapat diketahui jumlah penyandang buta aksara yang ada di Kabupaten Karangasem beserta identitasnya. Terutama untuk kelompok umur 15 sampai dengan 59 tahun.
"Data yang didapat nantinya akan digunakan oleh pemerintah dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan penuntasan program buta aksara dan program-progam lainnya yang terkait dengan hal itu," katanya.
Dia menegaskan, berdasar data BPS 2013, penilaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem berada pada peringkat IX, dengan nilai IPM 68,47 dan merupakan terendah di Bali.
"Senang atau tidak, hal itu menunjukkan ketertinggalan dalam perjuangan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kita harus berupaya mengejar ketertinggalan," ucapnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016