Mangupura (Antara Bali) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapeda Litbang) Kabupaten Badung, Bali, menjadikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai media penyerapan aspirasi masyarakat Kuta Utara.
"Forum dapat menjadi media untuk bisa merumuskan prioritas kebutuhan yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat," kata Kepala Bappeda Litbang I Wayan Suambara, di Mangupura, Selasa.
Ia menegaskan, acara Musrenbang di Kuta Utara tersebut sebagai kewajiban konstitusional dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
Dalam acara Musrenbang itu mengangkat tema memperkuat kemandirian daerah melalui inovasi dan pengelolaan potensi dalam meningkatkan daya saing daerah.
"Dalam pembahasan Musrenbang diharapkan SKPD dan peserta Musrenbang agar mengorientasikan kepada tema dan program prioritas tersebut, sehingga kedepan ada perubahan-perubahan signifikan didalam capaian target kinerja termasuk pengalokasian anggaran," katanya.
Suambara juga mengapresiasi usulan-usulan dari Kecamatan Kuta Utara yang memprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Program prioritas yang disampaikan tersebut akan diakomodir dan diperjuangkan semaksimal mungkin dengan perangkat daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Suambara juga menekankan bahwa program kegiatan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang hari ini dilantik, pada saat kampanye yang berorintasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Program dan kegiatan yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, agar melalui Musrenbang ini dapat mengakomodir hal tersebut," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan, karena sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai tanggung jawab moral, konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis terhadap kinerja pemerintah.
Camat Kuta Utara A.A. Yuyun Hanura Eny mengatakan, usulan kegiatan yang dirangkum berdasarkan hasil Musrenbang Desa atau Kelurahan sebanyak 599 usulan dengan nilai Rp300 miliar lebih, dengan rincian, untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebanyak 16 (Rp1,3 miliar lebih).
Kemudian, untuk pendidikan penelitian dan pengembangan Iptek 79 usulan (Rp64,9 miliar lebih), kesehatan 52 usulan (Rp11,7 miliar lebih), ekonomi satu usulan (Rp10 juta), penataan ruang dan lingkungan hidup 22 usulan (Rp10,2 miliar lebih).
Selanjutnya, untuk sarana prasarana wilayah 351 usulan dengan nilai 209 miliar lebih, ketentraman dan ketertiban umum tujuh usulan (Rp268 juta), perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender sembilan usulan (Rp478 juta) dan pariwisata. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Forum dapat menjadi media untuk bisa merumuskan prioritas kebutuhan yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat," kata Kepala Bappeda Litbang I Wayan Suambara, di Mangupura, Selasa.
Ia menegaskan, acara Musrenbang di Kuta Utara tersebut sebagai kewajiban konstitusional dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
Dalam acara Musrenbang itu mengangkat tema memperkuat kemandirian daerah melalui inovasi dan pengelolaan potensi dalam meningkatkan daya saing daerah.
"Dalam pembahasan Musrenbang diharapkan SKPD dan peserta Musrenbang agar mengorientasikan kepada tema dan program prioritas tersebut, sehingga kedepan ada perubahan-perubahan signifikan didalam capaian target kinerja termasuk pengalokasian anggaran," katanya.
Suambara juga mengapresiasi usulan-usulan dari Kecamatan Kuta Utara yang memprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Program prioritas yang disampaikan tersebut akan diakomodir dan diperjuangkan semaksimal mungkin dengan perangkat daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Suambara juga menekankan bahwa program kegiatan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang hari ini dilantik, pada saat kampanye yang berorintasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Program dan kegiatan yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, agar melalui Musrenbang ini dapat mengakomodir hal tersebut," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan, karena sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai tanggung jawab moral, konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis terhadap kinerja pemerintah.
Camat Kuta Utara A.A. Yuyun Hanura Eny mengatakan, usulan kegiatan yang dirangkum berdasarkan hasil Musrenbang Desa atau Kelurahan sebanyak 599 usulan dengan nilai Rp300 miliar lebih, dengan rincian, untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sebanyak 16 (Rp1,3 miliar lebih).
Kemudian, untuk pendidikan penelitian dan pengembangan Iptek 79 usulan (Rp64,9 miliar lebih), kesehatan 52 usulan (Rp11,7 miliar lebih), ekonomi satu usulan (Rp10 juta), penataan ruang dan lingkungan hidup 22 usulan (Rp10,2 miliar lebih).
Selanjutnya, untuk sarana prasarana wilayah 351 usulan dengan nilai 209 miliar lebih, ketentraman dan ketertiban umum tujuh usulan (Rp268 juta), perlindungan sosial dan pengarusutamaan gender sembilan usulan (Rp478 juta) dan pariwisata. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016