Gianyar (Antara Bali) - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar, Bali bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat sepakat menelusuri keberadaan Vila tanpa izin (bodong).
Kepala Kantor BPPT Gianyar, Ngakan Putu Darmajati di Gianyar, Jumat mengatakan, sebelum melakukan penelusuran pihaknya minta data akurat tentang keberadaan vila yang telah mengantongi izin.
Ia mengatakan, data tersebut juga akan didiskusikan dengan pihak terkait seperti Sat Pol PP dan instansi terkait lainnya.
Setelah itu baru menjalin kerja sama dengan Kadin setempat dengan harapan mampu menelusuri vila-vila yang selama ini tidak memiliki izin, sehingga menimbulkan kerugian di banyak pihak.
Kabupaten Gianyar terindikasi villa bodong atau tidak berizin yang dimiliki oleh orang asing menjamur. Terkait masalah tersebut Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Gianyar siap membantu pemerintah untuk menelusuri masalah tersebut.
Kepemilikan Vila di Kabupaten Gianyar didominasi oleh orang asing, parahnya mereka membangun tanpa izin, sehingga merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar.
"Dengan maraknya Vila bodong ini konsekwensinya PAD bocor, dan keuntungan dibawa keluar Bali," kata Ketua Kadin Gianyar, I Gde Arsania.
Ia menambahkan terkait persoalan ini pemerintah tidak bisa menutup mata mesti bergerak melakukan penelusuran. Pihaknya siap membantu pemerintah untuk menelusuri keberadaan Vila bodong tersebut.
Jika hal itu dibiarkan, kata Arsania dikhawatirkan akan berdampak pada perkembangan ekonomi di Kabupaten Gianyar yang saat ini dalam keadaan menurun.
Di sisi lain, Arsania menyinggung soal akibat persaingan bebas saat ini, kondisi ekonomi Gianyar secara umum sedang sakit. Jadi, saat ini Gianyar perlu vitamin untuk menyehatkan ekonomi tersebut.
Ia mengharapkan para pengusaha lokal mesti bangkit serta mandiri dalam mengelola perusahaannya. "Mari kita tumbuhkan enterpiuner baru serta meningkatkan kreativitas kearifan lokal," jelasnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Kepala Kantor BPPT Gianyar, Ngakan Putu Darmajati di Gianyar, Jumat mengatakan, sebelum melakukan penelusuran pihaknya minta data akurat tentang keberadaan vila yang telah mengantongi izin.
Ia mengatakan, data tersebut juga akan didiskusikan dengan pihak terkait seperti Sat Pol PP dan instansi terkait lainnya.
Setelah itu baru menjalin kerja sama dengan Kadin setempat dengan harapan mampu menelusuri vila-vila yang selama ini tidak memiliki izin, sehingga menimbulkan kerugian di banyak pihak.
Kabupaten Gianyar terindikasi villa bodong atau tidak berizin yang dimiliki oleh orang asing menjamur. Terkait masalah tersebut Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Gianyar siap membantu pemerintah untuk menelusuri masalah tersebut.
Kepemilikan Vila di Kabupaten Gianyar didominasi oleh orang asing, parahnya mereka membangun tanpa izin, sehingga merugikan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Gianyar.
"Dengan maraknya Vila bodong ini konsekwensinya PAD bocor, dan keuntungan dibawa keluar Bali," kata Ketua Kadin Gianyar, I Gde Arsania.
Ia menambahkan terkait persoalan ini pemerintah tidak bisa menutup mata mesti bergerak melakukan penelusuran. Pihaknya siap membantu pemerintah untuk menelusuri keberadaan Vila bodong tersebut.
Jika hal itu dibiarkan, kata Arsania dikhawatirkan akan berdampak pada perkembangan ekonomi di Kabupaten Gianyar yang saat ini dalam keadaan menurun.
Di sisi lain, Arsania menyinggung soal akibat persaingan bebas saat ini, kondisi ekonomi Gianyar secara umum sedang sakit. Jadi, saat ini Gianyar perlu vitamin untuk menyehatkan ekonomi tersebut.
Ia mengharapkan para pengusaha lokal mesti bangkit serta mandiri dalam mengelola perusahaannya. "Mari kita tumbuhkan enterpiuner baru serta meningkatkan kreativitas kearifan lokal," jelasnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016