Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) menyatakan PT Freeport Indonesia telah menyampaikan penawaran
nilai sahamnya terkait kewajiban divestasi senilai 1,7 miliar dolar AS.
"Kemarin mereka menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban 10,64 persen senilai 1,7 miliar dolar AS," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Kamis.
Harga yang ditawarkan dalam penawaran yang disampaikan Freeport secara resmi kepada Menteri ESDM Sudirman Said pada 13 Januari kemarin, kata Bambang, belum final karena nnilai saham yang ditawarkan perusahaan tambang berbasis di Amerika Serikat itu akan dievaluasi.
"Pemerintah akan kembali mengevaluasi nilai saham yang ditawarkan Freeport tersebut dan dilakukan oleh tim lintas instansi," ujar dia.
Selain itu, tambah dia, pemerintah akan menunjuk penilai saham independen yang juga akan menghitung saham Freeport sebelum kembali merundingkan kesepakatan harga saham dari perusahaan tambang Amerika itu.
"Setelah dilakukan penghitungan, kami bertemu tim Freeport untuk menyepakati harga saham. Kemudian diputuskan berdasarkan persetujuan para pihak," ujar Bambang.
Bambang juga mengatakan sesuai PP Nomor 77 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, evaluasi mengenai valuasi Freeport akan dilakukan selama 60 hari.
"Tentunya kita enggak mau berlama-lama juga, kita harus cepat juga. Kita melibatkan para pihak, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN," tuturnya.
Dari informasi yang dihimpun Antara, kewajiban divestasi Freeport itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara sebesar 30 persen.
Regulasi itu mengatur tiga jenis kategori divestasi. Pertama, jika perusahaan tambang milik asing hanya melakukan kegiatan pertambangan, maka besaran divestasinya sebesar 51 persen.
Kemudian jika perusahaan tambang itu menambang dan terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian, maka divestasinya sebesar 40 persen. Terakhir, apabila perusahaan itu melakukan kegiatan tambang bawah tanah (underground), divestasinya 30 persen.
Divestasi ini juga dilakukan secara bertahap, tahun ini Freeport wajib melepas 20 persen saham dan pada 2019 sebesar 10 persen saham dan karena pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham, maka tahun ini divestasi sebesar 10,64 persen. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kemarin mereka menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban 10,64 persen senilai 1,7 miliar dolar AS," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Kamis.
Harga yang ditawarkan dalam penawaran yang disampaikan Freeport secara resmi kepada Menteri ESDM Sudirman Said pada 13 Januari kemarin, kata Bambang, belum final karena nnilai saham yang ditawarkan perusahaan tambang berbasis di Amerika Serikat itu akan dievaluasi.
"Pemerintah akan kembali mengevaluasi nilai saham yang ditawarkan Freeport tersebut dan dilakukan oleh tim lintas instansi," ujar dia.
Selain itu, tambah dia, pemerintah akan menunjuk penilai saham independen yang juga akan menghitung saham Freeport sebelum kembali merundingkan kesepakatan harga saham dari perusahaan tambang Amerika itu.
"Setelah dilakukan penghitungan, kami bertemu tim Freeport untuk menyepakati harga saham. Kemudian diputuskan berdasarkan persetujuan para pihak," ujar Bambang.
Bambang juga mengatakan sesuai PP Nomor 77 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, evaluasi mengenai valuasi Freeport akan dilakukan selama 60 hari.
"Tentunya kita enggak mau berlama-lama juga, kita harus cepat juga. Kita melibatkan para pihak, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN," tuturnya.
Dari informasi yang dihimpun Antara, kewajiban divestasi Freeport itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara sebesar 30 persen.
Regulasi itu mengatur tiga jenis kategori divestasi. Pertama, jika perusahaan tambang milik asing hanya melakukan kegiatan pertambangan, maka besaran divestasinya sebesar 51 persen.
Kemudian jika perusahaan tambang itu menambang dan terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian, maka divestasinya sebesar 40 persen. Terakhir, apabila perusahaan itu melakukan kegiatan tambang bawah tanah (underground), divestasinya 30 persen.
Divestasi ini juga dilakukan secara bertahap, tahun ini Freeport wajib melepas 20 persen saham dan pada 2019 sebesar 10 persen saham dan karena pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham, maka tahun ini divestasi sebesar 10,64 persen. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016